Setelah Jalan Alternatif Medan-Berastagi Diperbaiki, Warga Minta Tanahnya Disertifikasi

Sepanjang 9,75 kilometer selesai diperbaiki Pemerintah Provinsi Sumut. Jalur yang telah rampung berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Saat ini, masih ada proses membuka jalan baru di Dusun Tandukbenua, karena di lokasi ini terdapat tanjakan yang sangat curam. Edy ingin, jalan yang dibangun kuat dilintasi kendaraan bertonase besar.

“Ini dibangun untuk truk pengangkut logistik karena 60 persen logistik pangan kita dari Tanah Karo. Juga memotong biaya distribusi, makanya jalan ini harus kuat benar,” kata Edy, dikutip dari siaran pers Diskominfo Sumut, Selasa (11/4/2023).

Total jalur alternatif via Kutalimbaru sekitar 55,87 kilometer, lebih pendek dari jalur utama yang merupakan jalan Nasional sepanjang 76 kilometer. Selain itu, jalur ini lebih landai sehingga mempercepat waktu tempuh.

“Kalau ini bisa tembus tiga jam, kalau sekarang (menggunakan jalan utama) bisa delapan jam, berapa bisa kita potong cost-nya, harga buah-buahan, sayuran dari Karo akan lebih murah,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut Bambang Pardede mengatakan, pembangunan jalan alternatif tersebut memakan biaya yang tidak sedikit karena beberapa ruasnya harus dibangun kembali karena medannya terlalu curam.

“Untuk ruas ini saja, sepanjang 21 kilometer, nilainya mencapai Rp75 miliar. Kita harus membuka jalan dan saat ini pembangunannya sedang berjalan, masih sampai Bumi Perkemahan Sibolangit,” kata Bambang.

Kepala Desa Sukamakmur Bahtiar Ginting bersyukur jalan desanya dibangun dan diperbaiki. Dia berharap agar tanahnya bisa disertifikasi karena sebagian besar wilayah desanya merupakan kawasan hutan.

“Saya mewakili masyarakat berterima kasih karena jalan desa kami sudah bagus walau belum seluruhnya selesai, ini berpengaruh besar pada aktivitas kami. Tetapi, kami minta agar tanahnya disertifikasi supaya ada kepastian hukum sama masyarakat,” kata Bahtiar.

Lampu hijau menteri LHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan alternatif Medan–Berastagi. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakannya usai berkunjung ke Gedung Manggala Wanabakti, awal Januari tahun lalu.

“Prinsipnya Bu Menteri LHK mendukung dan menyetujui serta akan mempercepat proses perizinan penggunaan kawasan hutan Taman Hutan Raya Bukit Barisan untuk jalan alternatif Medan–Berastagi,” kata Edy.

Pembangunan jalan sepanjang 12,67 kilometer merupakan bagian dari Rencana Strategis Provinsi Sumut. Anggaran pembangunan jalur alternatif sudah dilokasikan dalam skema multiyears pada APBD Provinsi Sumut.

“Semoga pembangunan jalan alternatif ini bisa menolong masyarakat, seperti yang kita tahu, arah Medan-Berastagi selalu macet kalau Sabtu dan Minggu. Ini menghambat perekonomian kita,” ucapnya.

Selain membahas penggunaan kawasan hutan untuk jalan alternatif, Edy juga meminta KLHK mempercepat pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumut. Pasalnya, baru 14 kabupaten yang sudah memperoleh persetujuan.

Juga meminta percepatan izin perhutanan sosial areal yang telah memiliki Naskah Kerja Sama Kemitraan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Kelompok Tani Hutan yang masih banyak di Provinsi Sumut.

Hal itu sejalan dengan program Pemprov Sumut yang berkolaborasi dengan sektor perkebunan dan pariwisata. 

Mengajak KLHK bersinergi menjaga kawasan hutan di Provinsi Sumut, khususnya jalan di sekitar kawasan hutan Kabupaten Pakpak Bharat hingga ke perbatasan Provinsi Aceh.

Kawasan hutan di wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan seperti kapur barus dan kemenyan.

Tidak sampai di situ, Edy juga menyampaikan agar proses hibah gedung kehutanan eks kantor wilayah departemen kehutanan dapat dilaksanakan untuk mendukung kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.

“Kami akan menyiapkan lahan untuk mekanisme tukar guling terhadap gedung kehutanan eks kantor wilayah departemen kehutanan,” kata Edy.