Tuntaskan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang, Hadi Tjahjanto Bentuk CorpU

Kegiatan peluncuran ATR/BPN CorpU juga merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2023.

Dalam sambutannya, Hadi menuturkan, sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci tercapainya suatu tujuan strategis dari sebuah instansi.

Menurutnya, SDM ini bukan hanya aset, tapi harus masuk ke dalam human capital management system.(sistem manajemen modal manusia) yang terus dikembangkan.

"Oleh sebab itu, dalam pembangunan SDM ini kita harus lakukan upgrade, upscaling, update, baik dari segi keahlian, pengetahuan, dan sikap yang menjadi modal," tutur Hadi dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (7/3/2023).

Dia menyampaikan, Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dalam menyelesaikan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Untuk itu, Hadi mengimbau agar jajaran di daerah segera membantu pemerintah daerah (Pemda) supaya segera memiliki RDTR.

"Bagaimana caranya? Seluruh Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) diberikan tambahan kompetensi, yaitu ilmu tata ruang. Oleh sebab itu, nanti silakan Pak Sekjen (Himawan Arief Sugoto) diberikan tambahan kompetensi tata ruang, karena tidak semua personel yang ada di BPN mengetahui tentang itu," tegas Hadi.

Hadi menjelaskan, keberadaan ATR/BPN CorpU menjadi salah satu strategi Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan strategis untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan learning organization (pembelajaran organisasi) serta dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh.

Selain itu, ATR/BPN CorpU dipandangnya menjadi bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan dalam lingkup intra pemerintahan.

Terkait pengembangan SDM dan peningkatan kinerja, Hadi berpesan kepada para Direktur Jenderal (Dirjen) agar segera menganalisa kompetensi pegawai serta peningkatan kinerjanya untuk kemudian dibangun metode pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan.

"Dengan demikian, visi dari pemerintah yang dilaksanakan kementerian benar-benar bisa dilaksanakan tanpa adanya gap (kesenjangan)," tutupnya.