Drama Meikarta, Konsumen Dipaksa Pindah Unit hingga Sempat Di-"endorse" Luhut

Hal ini menyusul aksi unjuk rasa dan tuntutan uang kembali dari 100 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) di depan Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Megaproyek dengan proyeksi gross development value (GDV) Rp 278 triliun, ini disebut salah satu konsumennya, Glendy, terus menciptakan drama yang tak berhenti hanya satu babak.

"Drama terus berlanjut. Mulai dari terlambatnya serah terima, hingga digugat pailit yang informasinya justru saya dapat dari bank penyalur Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada 19 November 2020," ungkap Glendy kepada Kompas.com, Rabu (14/12/2022).

Gugatan pailit dimaksud adalah status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai entitas anak dari PT Lippo Cikarang Tbk selaku pengembang Meikarta oleh kreditor atas nama PT Graha Megah Tritunggal pada 6 Oktober 2020 melalui kuasa hukumnya, Erlangga Rekayasa, SH.

Glendy berkisah, usai akad KPA berplafon Rp 385.337.656 dengan CIMB Niaga Syariah pada Februari 2018, dipaksa pindah unit, lengkap dengan segudang janji.

Seharusnya, unit dua kamar tidur 50H seluas 57,07 meter persegi di Blok 26030 Tower 1B, siap serah terima pada Oktober 2019.

Setelah dipaksa pindah, Glendy pun tak punya pilihan lain selain menyetujui dan meneken perjanjian baru pada 11 februari 2019 untuk pindah unit ke 50H di Blok 55008 Tower 1B.

Namun, waktu terus berlalu, unit yang dijanjikan tak kunjung diserahterimakan. Sebaliknya, Glendy malah kerap diteror dengan telpon dan email untuk pindah unit lagi. 

"Setelah itu semakin sering disuruh pindah unit, tapi saya enggak mau. Sampai sekarang, mereka masih menghubungi saya buat pindah unit. Ada tawaran pindah ke landed house lain yang dibangun Lippo, take over, dan opsi lain dengan konsekuensi harus bayar lebih jika lahan atau bangunannya lebih luas," ungkap Glendy.

Kendati harus melakoni babak demi babak drama Meikarta, Glendy tetap setia mencicil angsuran bulanan KPA kepada bank penyalur masing-masing.

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar BI Checking atau IDI Historis atas nama mereka tetap positif. 

Di-endorse Luhut 

Lepas dari "drama banyak babak" yang dialami para konsumen, Meikarta ternyata sempat direkomendasikan alias di-endorse Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau proyek tersebut pada Minggu (29/10/2017).

Luhut yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia berbicara enam menit sebelum prosesi penutupan atap atau topping off  dua menara Meikarta.

Dia mengatakan, akan memberi tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Meikarta dijual sangat murah dan bisa menjadi acuan Pemerintah.

"Saya akan lapor Presiden atau ke Bu Rini (Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno), kenapa Lippo bisa bikin apartemen murah. Ini penting untuk kita (pemerintah) perbaiki," ujar Luhut.

Setelah meninjau Meikarta, ia menemukan beberapa tipe apartemen yang ditawarkan Lippo antara lain yang luasannya 42 dan 60 meter persegi.

Namun, Luhut tertarik dengan apartemen yang luasnya 23 meter persegi. Pasalnya, harga unit tersebut hampir sama dengan rumah murah yang dibangun pemerintah.

"Saya lihat juga (desainnya) sangat rapi," kata Luhut.

Tak hanya itu, terkait masalah perizinan dan kepemilikan tanah pun Luhut memastikan tidak ada masalah yang berarti. Justru, masyarakatlah yang diminta agar tidak berburuk sangka pada Meikarta atau Lippo.

Meski begitu, Luhut meminta James Riady selaku Chairman Lippo Group untuk memperbaiki kekurangan Meikarta.  

Di sisi lain, menurutnya, masyarakat perlu mengapresiasi langkah James dalam mengembangkan proyek yang dirancang sejak 20 tahun lalu tersebut.

"Kita harus apresiasi yang baik dalam kondisi ini, karena membuat lapangan kerja yang banyak," cetus Luhut.