Pengumuman buat Warga Jakut, Konsultasi Publik Tol Kataraja Digelar Kamis Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar konsultasi publik proyek Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (Kataraja).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, konsultasi publik proyek ini akan dilaksanakan pada Kamis (20/10/2022) pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Pemprov DKI Jakarta turut mengundang pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang dan utamanya masyarakat terdampak proyek untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebagai informasi, proyek Tol Kataraja membutuhkan 13,13 hektar lahan yang ada di DKI Jakarta.

Wilayah yang akan dilewati jalan bebas hambatan berbayar itu adalah Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan panjang fisik jalan 0,75 kilometer dari total panjang tol 38,6 kilometer.

Khusus di wilayah tersebut, proses pengadaan tanah diharapkan bisa rampung dalam waktu kerja 24-25 bulan dihitung dari tahap persiapan.

Sementara perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah 18 bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, Tol Kataraja dapat beroperasi tahun 2025.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Profesi Koentjahjo Pamboedi menyampaikan hal ini pada bulan April 2022.

"Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024 atau 2025," tegas Koentjahjo.

Dia menambahkan, proyek tol sepanjang 38,6 kilometer ini memiliki terdapat tujuh simpang susun (SS) dan dua junction.

Tujuh simpang susun (SS) tersebut rencananya terdiri atas SS Kosambi, SS Teluknaga, SS Tanjung Pasir, SS Kohod, SS Surya bahari, SS Paku Haji, dan SS Mauk.

Kemudian, untuk junction direncanakan terdiri atas Junction Sedyatmo dan Junction Rajeg.

Kehadiran SS berguna untuk melayani on ramp dan off ramp. Sedangkan junction berperan dalam menyambungkan tol satu ke tol lainnya.

"Nilai investasi tol ini totalnya diperkirakan sebesar Rp 18,6 triliun, dengan masa konsesi 40 tahun," ungkap Tjahjo.

Proyek jalan tol ini menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersifat unsolicited.