85 Persen Rumah di DKI Kini Gratis PBB, Berapa Jumlahnya?

Pembebasan ini hanya berlaku bagi rumah dibawah Rp 2 miliar yang jumlahnya mencapai 1,2 juta unit di DKI Jakarta.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

"Jadi dengan kebijakan ini, maka 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB," ucap Anies dikutip dari laman Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Menurut Anies, kebijakan pajak yang adil dan merata itu merupakan kado perayaan Kemerdekaan RI tahun ini.

Dia menjelaskan dasar pembuatan kebijakan tersebut mempertimbangkan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan.

"Hal ini karena 36 meter persegi itu kebutuhan hidup manusia, karena perlu tempat untuk hidup. Lalu yang digunakan angka minimal 36 meter persegi, begitu juga dengan tanah," ujar dia.

Sehingga, kata Anies, sekitar Rp 2,7 triliun total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan ini bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta secara simbolis memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT) PBB-P2 tahun 2022 kepada 25 wajib pajak (WP) perwakilan dari masing-masing Kota Administratif di DKI Jakarta.

Salah satu penerima manfaat kebijakan pajak ini adalah Indrasari, warga Jl Mangga Besar XIII Nomor 6, RT 003/RW 01 yang pada saat itu diwakilkan oleh saudaranya, Florensia merasa bahagia, serta berharap kebijakan ini terus berlanjut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas hadirnya kebijakan pajak adil dan merata ini. Kami berharap ini terus berlanjut, dan semoga siapapun bisa menikmati kebijakan yang bisa memudahkan masyarakat," tutupnya.