Salah satunya biaya ketika Pra-PTSL yang dibantu atau diakomodir Pemerintah Desa (Pemdes).
Mengingat PTSL merupakan program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemdes.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana mengatakan, semua biaya mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah telah ditanggung oleh APBN alias gratis.
Kendati demikian, masyarakat masih tetap dibebankan untuk pembayaran pemasangan patok, fotokopi, materia, pembuatan surat pernyataan dari desa dan sebagainya.
"Jadi saat PTSL diluncurkan pada 2017, kami juga memasang batas maksimal untuk desa boleh menarik biaya kepada masyarakat," ujar Suyus Windayana dalam konferensi pers virtual, Jumat (03/02/2022).
Batasan biaya yang boleh dipungut oleh Pemerintah Desa/Kelurahan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT).
"Paling rendah di Jawa Rp 150.000, dan paling tinggi di Papua sekitar Rp 450.000," imbuhnya.
"Kalau ada apa-apa laporkan saja ke kami, kalau ada aparatur desa yang menarik biaya melebihi standar SKB 3 Menteri tentang PTSL," tutup Suyus Windayana.
Mengutip salinan SKB 3 Menteri yang dimaksud, masyarakat perlu membayarkan sejumlah biaya kepada Pemdes dalam rangka persiapan PTSL.
Untuk kegiatan penyiapan dokumen, berupa pembiayaan pengadaan surat pernyataan pemilik yang menguasai bidang tanah. Di dalamnya juga termasuk pernyataan tidak ada sengketa.
Kemudian soal kegiatan pengadaan patok dan materai. Yaitu berupa pembiayaan patok batas tanah sebanyak 3 buah dan materai 1 buah untuk pengesahan surat pernyataan.
Lalu terkait kegiatan operasional petugas desa/kelurahan, meliputi tiga hal. Digunakan sebagai biaya fotokopi dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, serta transportasi.
Berdasarkan penjabaran kegiatan-kegiatan di atas, berikut nominal biaya yang diberikan masyarakat kepada Pemdes:
Pembiayaan sebagaimana keterangan di atas, tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh).
https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/04/070000821/catat-ini-batasan-biaya-ptsl-yang-boleh-diminta-pemdes-ke-masyarakat