Basuki Minta Penggunaan Produk Lokal untuk Bangun Rumah Ditingkatan

Hal ini dia sampaikan ketika memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

"Saya harap pemanfaatan produk-produk terkait perumahan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa lebih ditingkatkan," terang Basuki dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (19/5/2022).

Selain itu, dia berharap agar pembangunan perumahan baik tingkat pusat maupun daerah bisa menjaga kualitas bangunan dengan baik.

Basuki menuturkan, Kementerian PUPR memprioritaskan kepenghunian hasil pembangunan rumah yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki serta menempati tempat tinggal layak huni.

"Semua pekerjaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR harus bisa segera dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat," tambahnya.

Menurut dia, masyarakat yang belum memiliki hunian bisa memanfaatkan hasil pembangunan perumahan Kementerian PUPR seperti rumah susun sewa (rusunawa) maupun rumah khusus (rusus) yang dibangun di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Surpijanto menuturkan, setidaknya ada empat tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan TA 2022.

Pertama, konsolidasi percepatan progres pelaksanaan pembangunan perumahan. Kedua, peningkatan atau perbaikan tata kelola dan kualitas pembangunan perumahan sektor Ditjen Perumahan.

Tujuan ketiga adalah untuk persiapan penyusunan program dan anggaran TA 2023 mendatang. Sementara keempat adalah persiapan Mid-Term Reviu Kementerian PUPR TA 2022.

Iwan menjabarkan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sejauh ini memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di 19 provinsi serta Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

"Kami berharap ke depan kinerja pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa lebih ditingkatkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tinggal di hunian layak," pungkas Iwan.