Pasca Pengosongan Markas Pemuda Pancasila, LMAN Bakal Amankan Aset Negara Lainnya

Pengosongan markas tersebut karena Ormas PP dinilai menempati bangunan aset negara yang terdaftar di Ditjen Kekayaan Negara dan pengelolaannya di bawah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menurut Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi, aset negara yang mangkrak sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau untuk manfaat sosial.

Namun, pemanfaatan aset dalam rangka manfaat sosial ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena harus sesuai dengan kriteria-kritera dalam aturan perundang-undangan.

“Tentunya diperlukan kriteria-kriteria tertentu bila aset mangkrak ini dimanfaatkan oleh suatu badan/entitas atau perseorangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Basuki kepada Kompas.com, Rabu (15/12/2021).

Dia menambahkan, ketika suatu entitas tidak/belum memiliki kriteria sebagaimana dimaksud maka penggunaan aset tidak dapat diklaim sebagai optimalisasi aset negara.

Untuk aset-aset negara yang mangkrak ini, Basuki mengatakan akan diamankan dari pihak yang tidak berwenang kemudian dilakukan pengelolaan pasca-pengamanan agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal.

Bila ada aset negara yang telah ditempati oleh mereka yang tidak berwenang, maka tidak serta merta dilakukan pengusiran secara paksa.

“LMAN mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pihak yang tidak sah, termasuk membuka kemungkinan kerja sama pemanfaatan aset serta melakukan upaya hukum bila mana terdapat kendala atau tidak terjadi kesepakatan,” papar Basuki.

Setelah melakukan pengamanan aset, LMAN selajutnya akan berperan aktif dalam mencari mitra pemanfaatan aset yang bersedia melakkukan kerjasama.

“Ada beberapa skema pemanfaatan aset kelolaan LMAN meliputi Sewa Guna, Kerja Sama Pendayagunaan, Kerjasama Operasi dan Kerjasama Manajemen,” tandas Basuki.

Untuk diketahui, bangunan yang ditempati ormas PP merupakan aset bank yang sudah dilikuidasi.

Bank yang sudah bangkrut sejak 1998 tersebut kemudian menyerahkan jaminan kepada negara, salah satunya adalah bangunan yang kini ditempati sebagai markas ormas PP.

Pengosongan ini dilakukan secara kondusif meskipun pertemuan sebelumnya dengan perwakilan PP tidak mencapai titik temu.