Ini Aset BMN di Jakarta yang Dioptimalisasi untuk Danai Ibu Kota Baru

"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di IKN," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefiing seperti dikutip Antara, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, aset di Jakarta yang akan dioptimalisasi meliputi tanah dan bangunan. Saat ini, DJKN tengah memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi tersebut.

Optimalisasi aset di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui penjualan saja, tetapi juga lewat kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.

"Karenanya kami tidak terburu-buru, artinya kami harus atur terlebih dahulu, termasuk memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi," ujarnya.

DJKN mencatat aset negara pada tahun 2020 mencapai Rp 11.098,67 triliun. Sejumlah Rp 6.595,77 triliun di antaranya merupakan barang milik negara (BMN) seperti tanah, gedung, dan bangunan.

Encep menegaskan, pengelolaan BMN sangat penting dilakukan karena sejumlah alasan di antaranya yaitu fokus pemerintah saat ini pada pembangunan sektor infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya membutuhkan BMN.

Kemudian adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN, BMN sebagai penentu quality spending (belanja pemeliharaan dan belanja modal), salah satu sumber pembiayaan APBN (BMN sebagai underlying penerbitan sukuk), dan salah satu sumber pendanaan Ibu Kota Negara (IKN).

“DJKN akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan BMN sehingga manfaat BMN menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa,” terang Encep.

DJKN juga terus berupaya mengamankan BMN, yakni dengan sertifikasi aset berupa tanah dan asuransi aset berupa bangunan dan gedung.

Sepanjang tahun 2021, aset tanah yang telah disertifikatkan sebanyak 23.652 bidang.

Sedangkan perkembangan pengasuransian BMN, sepanjang tahun 2021, sebanyak 64 Kementerian/Lembaga telah mengasuransikan BMN-nya.

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun.

Menurutnya, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujar Juri dikutip dari siaran pers KSP, Senin (28/6/2021).

"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," lanjutnya.