Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kompleks DPR/MPR Diusulkan Jadi RS Darurat Covid-19, Ini Sejarahnya

Ide ini disampaikan oleh dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi alias Dokter Tirta. Ia menilai halaman Kompleks DPR/MPR memiliki lahan luas sehingga cocok dijadikan rumah sakit darurat.

Kompleks DPR/MPR RI diketahui memiliki luas sekitar 80.000 meter persegi, yang mencakup lima gedung.

Kompleks wakil rakyat ini pernah menjadi saksi tumbangnya rezim orde baru dan lahirnya reformasi di Indonesia.

Peristiwa runtuhnya zaman orde baru terjadi pada tahun 1998, saat Grahatama atau Gedung Nusantara diduduki ribuan mahasiswa dari 54 kampus. Presiden Soeharto pun lengser pada 18 Mei 1998.

Gedung ini telah berumur 54 tahun dan presiden pertama RI, Soekarno menjadi tokoh pencetus pembangunan gedung yang berlokasi di Senayan tersebut.

Saat itu, Bung Karno hendak menggelar Conference of the News Emerging Forces (CONEFO), yang merupakan wadah dari semua News Emerging Forces.

CONEFO didirikan sebagai saingan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Beberapa negara yang menjadi anggotanya yakni negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara sosialis, negara-negara komunis, dan semua Progressive Forces dalam kapitalis.

Presiden Soekarno pun hendak membangun gedung yang nantinya bisa menjadi markas CONEFO. Sayembara untuk mencari siapa yang berhak membangun gedung tersebut.

Proyek ini akhirnya ditangani oleh pemenang sayembara yakni tim dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang dipimpin Sujudi Wirjoatmodjo, arsitek lulusan Technische Universitat Berlin Barat.

Pemancangan tiang pertama gedung pun terjadi pada 19 April 1965. Pembangunan sempat terhenti karena terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Proyek pembangunan ini kemudian dilanjutkan pada 9 November 1966 sesuai dengan instruksi Soeharto yang kala itu menjabat sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera.

Namun gedung ini tak lagi dijadikan sebagai gedung CONEFO, tetapi beralih fungsi menjadi gedung parlemen.

Keputusan ini diambil setelah proyek gedung DPR GR di Lapangan Banteng terhenti. Gedung ini pun baru selesai pembangunannya pada 1 Februari 1983.

Nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen tersebut awalnya menggunakan bahasa Sansekerta. Namun, tak jarang terjadi kesalahan pengucapan anggota parlemen.

Akhirnya pada 14 Desember 1998, diputuskan nama gedung-gedung DPR/MPR harus mengalami perubahan.

Nama gedung-gedung yang menggunakan bahasa Sansekerta pun diubah, Grahatama menjadi Gedung Nusantara, Lokawirasabha Tama (Gedung Nusantara I), Ganagraha (Gedung Nusantara II), Lokawirasabha (Gedung Nusantara III).

Kemudian, Pustakaloka (Gedung Nusantara IV), Grahakarana (Gedung Nusantara V), Samania Sasanagraha (Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI), dan Mekanik Graha (Gedung Mekanik).

Gedung DPR/MPR saat ini masih menjadi tempat kerja para wakil rakyat dan digunakan dalam proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Gedung DPR/MPR juga menerima para pengunjung untuk melakukan studi wisata. Namun, pengunjung harus melakukan sejumlah prosedur untuk bisa masuk.

https://www.kompas.com/properti/read/2021/07/13/170000921/kompleks-dpr-mpr-diusulkan-jadi-rs-darurat-covid-19-ini-sejarahnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke