Tujuh Target Ambisius Pemerintah di Jalan Tol

Guna merealisasikan target tersebut, BPJT mempercepat penyelesaian konstruksi, pelaksanaan lelang jalan tol baru, dan meningkatkan layanan jalan tol operasi, termasuk pengembangan tempat istirahat dan pelayanan (TI/TIP).

Ketersediaan ruas-ruas baru ini akan menghasilkan nilai investasi yang cukup besar, penciptaan lapangan kerja, maupun efisiensi biaya logistik di setiap daerah menjadi semakin lebih baik.

Oleh karena itu, Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan pada tahun 2021 ini, akan terus berupaya meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan tol.

Menurut Danang, penyelenggaraan jalan tol di seluruh Indonesia juga harus diiringi dengan inovasi yang terus menerus dikembangkan guna menghasilkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang berkualitas.

"Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) menjadi pedoman BPJT guna menghasilkan target capaian jalan tol yang berkelanjutan pada masa depan dengan mengacu pada Toll Road Technology 4.0,” urai Danang.

Adapun tujuh target BPJT sebagai berikut:

1. Target panjang jalan tol terbangun

BPJT menargetkan total panjang jalan tol yang terbangun pada tahun ini mencapai 2.756 kilometer dengan total panjang lajur tol mencapai 12.491 kilometer.

2. Target volume transaksi Rp 22,5 triliun

Jumlah transaksi harian pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 17,6 persen atau 600.000 transaksi hingga mencapai 4 juta transaksi per hari.

Dengan adanya peningkatan jumlah transaksi tersebut, BPJT berpendapat, akan berdampak pada perubahan volume transaksi sebesar 17,2 persen menjadi Rp 22,5 triliun per tahun.

Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang berada pada kisaran Rp 19,19 triliun.

4. Waktu tempuh 75 kilometer per jam

Waktu tempuh kendaraan yang melintas di jalan tol dalam kota diproyeksikan akan mengalami percepatan dari sebelumnya dengan kecepatan rata-rata 69 kilometer per jam, menjadi 75 kilometer per jam.

Sedangkan waktu tempuh di jalan tol luar kota akan menjadi rata-rata 90 kilometer per jam, dari sebelumnya 82 kilometer per jam.

5. Jumlah tempat istirahat dan pelayanan (TIP)

Pada tahun 2021, BPJT juga menargetkan peningkatan jumlah tempat istirahat dan pelayanan (TI/TIP) meningkat 10,5 persen menjadi total 126 TI/TIP mencakup Tipe A dan Tipe B.

Sebelumnya, jumlah TI/TIP sebanyak 114 unit.

6. Penurunan jumlah kecelakaan di jalan tol

Terkait keselamatan di jalan tol, BPJT mengharapkan faktor kecelakaan pada tahun 2021  mengalami penurunan menjadi 1,77 kejadian per kilometer per hari dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2,5 kejadian per kilometer per hari.

7. Investasi meningkat menjadi Rp 887,41 triliun

Selanjutnya, BPJT juga menargetkan peningatakan investasi dengan perhitungan akumulasi harga berlaku tahun 2021 menjadi Rp 887,41 triliun atau melonjak 21,6 persen dari tahun sebelumnya Rp 729,54 triliun.

Danang menuturkan, dari total jumlah proyeksi investasi tersebut, Foreign Direct Investment (FDI) ditargetkan mengalami peningkatan menjadi Rp 20 triliun.

"Sebelumnya pada tahun 2020 FDI hanya sebesar Rp 9,9 triliun," ungkap Danang.

Selain itu, pembiayaan internasional juga ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 12,9 persen menjadi Rp 4 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 3,54 triliun.

Sementara pembiayaan Bank BUMN juga diharapkan mengalami kenaikan dengan proyeksi angka 18,7 persen menjadi Rp 85 triliun. Sebelumnya pembiayaan Bank BUMN sekitar Rp 71,59 triliun.

Demikian halnya dengan pembiayaan Non Bank BUMN yang diperkirakan naik 18,6 persen menjadi 90 triliun dari sebelumnya Rp 75,85 triliun.

Guna merealisasikan target-target tersebut, imbuh Dana, BPJT bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) akan melaksanakan rencana strategis melalui program kerja BPJT-ATI.

Dalam hal pengadaan tanah jalan tol, akan dilakukan percepatan pembayaran langsung dan pengembalian dana talangan tanah (DTT) yang telah diajukan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan sinergi dan koordinasi stakeholder terkait dalam penyusunan strategi upaya percepatan.

"BPJT juga akan membahas dengan badan usaha jalan tol (BUJT) upaya tambahan biaya investasi pada COF untuk DTT dan PRA-PSN dengan menggunakan stimulasi dampak covid-19 yang merupakan implementasi dari Permen PUPR Nomor 20 tahun 2020," urai Danang.

Adapun dalam hal pengusahaan jalan tol, akan lahir pengusahaan perjanjian jalan tol (PPJT) generasi baru antara lain pemberian Alternatif Pembiayaan (AP) dan Viability Gap Fund (VGF), dan Penjaminan Pemerintah.

Selain itu, diusulkan incentive sector  jalan tol terkait fasilitas pembiayaan dari Pemerintah antara lain mengenai kebijakan suku bunga rendah untuk jalan tol, serta dukungan penjaminan Pemerintah untuk proyek jalan tol sehingga dapat menurunkan bunga pinjaman.

Kemudian pelaksanakan pelatihan dan penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam penyusunan desain hingga tahapan operasional jalan tol.

Selanjutnya terkait jalan tol operasi, akan dilakukan koordinasi dengan stakeholders dalam penerapan sistem transaksi tol non-tunai nir-sentuh berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF).

Jalan tol yang berkeselamatan, dengan target zero over dimension over load (ODOL) juga menjadi perhatian BPJT.

"Ada penindakan pelanggaran kecepatan, dengan gerakan kampanye SETUJU di jalan tol, sinergi stakeholder untuk pelaksanaan penindakan ODOL di jalan tol pada 2021, pemasangan 5 weigh in motion (WIM) di jalan tol, serta penyusunan road safety assessment," tuntas Danang.