Defisit Rp 60 Triliun, Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Bisa Dibiayai SWF

"Kita sudah punya lembaga pengelola investasi atau SWF. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif dana yang bisa digunakan oleh Hutama Karya," kata Ali kepada Kompas.com, Minggu (31/01/2021).

Dana SWF dapat dialokasikan untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dengan menggunakan dana SWF ini, proyek pembangunan JTTS sepanjang 2.765 kilometer dapat lepas dari ketergantungan pada APBN.

Namun demikian, karena SWF merupakan dana investasi maka konsekuensinya pembangunan JTTS ini juga harus dapat menghasilkan profit bagi investor.

"Investor kan filosofinya cari untung. Mereka tidak peduli dengan nilai benefit cost ratio-nya, tapi mereka lebih ke financial return yang bakal mereka dapet," jelasnya.

Mekanismenya, kata Ali, dana dari SWF disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemegang konsesi secara business to business dengan skema kerja sama ventura atau joint venture.

Karenanya dibutuhkan adanya kerjasama antar-kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, bahkan Kepala Daerah setempat.

Kerja sama ditujukan untuk mengkaji potensi investasi, bahkan melakukan sharing cost dalam pembangunan.

Ali meyakini, nantinya akan banyak investor yang tertarik untuk turut andil dalam proyek pembangunan JTTS.

Investor tidak akan lagi melihat JTTS secara parsial. Lebih dari itu, mereka melihat peran jalan bebas hambatan ini sangat optimal dan mampu menghubungkan berbagai lokasi strategis bisnis dan industri.

"Jadi investor melihat ini sebagai peluang, karena jalan tol itu banyak menghubungkan lokasi strategis, seperti kawasan industri, pariwisata, bisnis jadi pasti untung," katanya.

Untuk diketahui, kontruksi JTTS terkendala biaya akibat kekurangan penyertaan modal negara (PMN).

Defisit suntikan modal negara yang dialami PT Hutama Karya (Persero) yang mendapat penugasan membangun jalan tol ini mencapai Rp 60 triliun.

Hedy menjelaskan hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi pendanaan agar pembangunan proyek tersebut dapat berlanjut.

Hedy mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian lain agar kebutuhan ini bisa dipenuhi.

Selain itu, dilakukan juga audit ulang guna menghitung kembali kebutuhan proyek tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta agar Hutama Karya mencari solusi alternatif pendanaan baru.

Hal itu dibutuhkan agar pembangunan Jalan TTTS tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Jokowi menyebut, kebutuhan tambahan pendanaan untuk pembangunan JTTS diperkirakan mencapai Rp 386 triliun hingga tahun 2024.

“Untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, (07/07/2020).