Aturan Baru UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Fokus selanjutnya adalah memprioritaskan pembentukan peraturan pelaksanaan di antaranya tentang tata cara dan mekanisme penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual.

Juga peraturan tentang dana bantuan bagi korban dan restitusi, tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan, serta peraturan presiden tentang kebijakan nasional pemberantasan kekerasan seksual.

Turunan UU TPKS sangat penting untuk segera diterbitkan agar bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

UU TPKS disebut sebagai hadiah bagi seluruh perempuan di Indonesia. UU TPKS adalah wujud kehadiran negara bagi para korban kekerasan seksual yang mencari keadilan.

Disahkan berdekatan dengan Hari Kartini, UU TPKS diharapkan dapat menjadi penerang bagi yang gelap. (Annisa Anoviani Syarief, S.H)

Anda punya pertanyaan terkait permasalah hukum? Ajukan pertanyaan Anda di laman ini: Form Konsultasi Hukum