Justika
Platform Konsultasi Hukum

Justika adalah platform konsultasi hukum via online dengan puluhan konsultan hukum profesional dan berpengalaman.

Per-Oktober 2021, lebih dari 19.000 masalah hukum di berbagai bidang hukum telah dikonsultasikan bersama Justika.

Justika memudahkan pengguna agar dapat menanyakan masalah hukum melalui fitur chat kapan pun dan di mana pun.

Justika tidak hanya melayani konsultasi hukum, namun di semua fase kebutuhan layanan hukum, mulai dari pembuatan dokumen hingga pendampingan hukum.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs justika di www.justika.com atau tanya Admin Justika melalui email halo@justika.info atau Whatsapp di 0821 3000 7093.

Apakah Perusahaan Dapat Melarang Pegawai Kontrak Menikah?

Kompas.com - 21/12/2021, 06:00 WIB
Ketika sedang mempersiapkan pernikahan, mimpi menikah dengan pacar atau calon pasangan kita adalah hal yang wajar. Sebab, jelang hari pernikahan, sering kali kita dan pasangan memang sedang sibuk mempersiapkan hari spesial tersebut. SHUTTERSTOCKKetika sedang mempersiapkan pernikahan, mimpi menikah dengan pacar atau calon pasangan kita adalah hal yang wajar. Sebab, jelang hari pernikahan, sering kali kita dan pasangan memang sedang sibuk mempersiapkan hari spesial tersebut.
Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Penulis Justika
|

Oleh: Lucky Omega Hasan, S.H., M.H

Menikah merupakan hak dasar setiap orang. Namun, ada kalanya keinginan menikah tersebut harus diurungkan karena adanya ketentuan larangan bagi pegawai kontrak untuk menikah selama masa kerja berlangsung.

Hal yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan memiliki hak dan sah atas hukum yang berlaku di Indonesia, untuk melarang pegawai kontraknya menikah?

Lalu, apa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan jika tetap mempraktikkan larangan tersebut?

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 1 menjelaskan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

UUD 1945 adalah instrumen hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan UU HAM sebagai pelaksana atas amanat UUD 1945 tentunya memiliki legal standing kokoh untuk melindungi hak menikah bagi siapapun warga Negara Indonesia.

Dalam praktiknya memang banyak perusahaan membuat aturan larangan menikah sebagai syarat dalam menerima karyawan.

Namun pilihan yang digunakan oleh Perusahaan tersebut tidak bersumber atas dasar hukum.

Mayoritas lebih kepada kebutuhan di dalam perusahaan yang tidak menginginkan karyawan menjadi kurang produktif setelah menikah.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.