Justika
Platform Konsultasi Hukum

Justika adalah platform konsultasi hukum via online dengan puluhan konsultan hukum profesional dan berpengalaman.

Per-Oktober 2021, lebih dari 19.000 masalah hukum di berbagai bidang hukum telah dikonsultasikan bersama Justika.

Justika memudahkan pengguna agar dapat menanyakan masalah hukum melalui fitur chat kapan pun dan di mana pun.

Justika tidak hanya melayani konsultasi hukum, namun di semua fase kebutuhan layanan hukum, mulai dari pembuatan dokumen hingga pendampingan hukum.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs justika di www.justika.com atau tanya Admin Justika melalui email halo@justika.info atau Whatsapp di 0821 3000 7093.

Mantan Pacar Sebar Video Seks, Begini Jerat Hukumnya

Kompas.com - 09/12/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi pornografi Thinkstock/AndreyPopovIlustrasi pornografi
Konsultasi Hukum

Kupas tuntas dan jelas perkara hukum

Ajukan pertanyaan tanpa ragu di konsultasi hukum Kompas.com

Penulis Justika
|

Oleh: Ferdy Rizky Adilya

Hubungan percintaan kerap didasarkan atas nafsu sehingga berujung pada tindakan yang tidak sejalan dengan nilai dan norma di masyarakat Indonesia.

Salah satu tindakan tersebut adalah terjadinya hubungan seksual.

Acap kali hubungan seksual tersebut direkam atau difoto untuk hal-hal pribadi kedua pasangan.

Namun, setelah hubungan kandas, foto atau video tersebut disebarkan ke internet.

Bagaimana jerat hukum yang dapat dikenakan kepada penyebar foto atau video seks tersebut?

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan tentang perbuatan menyebarluaskan gambar dan/atau video hubungan seks atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar asusila diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca juga: Rekening Diblokir Bank Secara Sepihak, Apa yang Harus Dilakukan Nasabah?

Gambar atau video seks yang disebarkan di dunia maya (internet) dikategorikan sebagai dokumen elektronik.

Dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) UU ITE:
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.