Muhamad Ali Hasan
Advokat

Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro.
Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co., Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI.
Pernah membela klien di berbagai sengketa hukum di antaranya Pidana, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara dan Konstitusi.
Hp: 0813-2699-5614
Email: hasanmuhamadali@gmail.com

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Kompas.com - 20/09/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi uang. KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi uang.

Seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkejut saat mendapat surat dari bank yang isinya memberitahukan agar segera melunasi uang pinjaman sebesar Rp 224 juta.

Utang itu berasal dari almarhum suaminya yang meninggal pada 2018. Padahal selaku istri sah, ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penandatanganan akad kredit tersebut.

Apakah seorang istri wajib membayar utang Almarhum suami yang dibuat tanpa persetujuan istri?

Harta bersama dalam perkawinan

Setiap harta benda yang diperoleh istri dan suami selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

Kecuali terhadap harta benda yang diperoleh sebelum masa perkawinan (harta bawaan), hadiah atau warisan, sepenuhnya di bawah penguasaan masing-masing suami atau isteri selama para pihak tidak menentukan lain.

Baca juga: Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyatakan:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama tidak hanya terbatas uang, benda, atau aset lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan, melainkan termasuk pada seluruh utang ataupun kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan:

Pasal 163
“Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.”

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Konsultasi
Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Konsultasi
Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Konsultasi
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Konsultasi
Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Konsultasi
Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Konsultasi
Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Konsultasi
Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Konsultasi
Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Konsultasi
Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Konsultasi
Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsultasi
Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.