Negara yang Dukung dan Kecam Serangan Israel ke Gaza

Pada tahun-tahun awal kemerdekaannya, India memiliki hubungan yang erat dengan Palestina dan kebijakan resminya adalah mendukung solusi dua negara.

Namun sejak pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri, Narendra Modi berkuasa, India semakin memperkuat hubungan dengan Israel.

Dalam pernyataan awalnya setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, Modi mengatakan: "Rakyat India berdiri teguh bersama Israel di saat yang sulit ini. India dengan kuat dan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya."

Pakistan, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada awalnya mengambil sikap yang hati-hati, ketika Presiden Arif Alvi menyerukan "pengendalian maksimum untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, dan hilangnya nyawa manusia".

"Situasi ini membutuhkan gencatan senjata segera," ucap dia di X.

Namun, setelah pengeboman kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada tanggal 1 November, posisi Pakistan mengeras, dengan Kemenlu Pakistan mengutuk apa yang disebutnya sebagai "serangan biadab Israel".

Afrika

Organisasi negara-negara Afrika, yang berisi 55 anggota mengeluarkan pernyataan pada 7 Oktober untuk mendukung Palestina.

"Penyangkalan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina, khususnya hak untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, merupakan penyebab utama ketegangan permanen Israel-Palestina," demikian pernyataan tersebut.

Baca juga: Angka Putus Sekolah Anak Perempuan Afrika Meningkat

Perdana Menteri Somalia, Hamza Abdi Barre mengatakan, pemerintahnya tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, dan siap untuk memberikan dukungan penuh kepada organisasi tersebut.

Lalu, Tunisia. Awalnya negara ini menyatakan solidaritas "penuh dan tanpa syarat" dengan rakyat Palestina, tapi kemudian Tunisia dalam pemungutan suara di PBB.

Hal ini terjadi meskipun Presiden Tunisia Kais Saied mengutuk "kebungkaman internasional" atas "genosida" yang menurutnya dilakukan oleh Israel.

Parlemen Tunisia saat ini sedang memperdebatkan rancangan undang-undang yang akan mengkriminalisasi pengakuan terhadap Israel, dan pembentukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan negara tersebut.

Negara-negara Afrika lainnya yang abstain adalah Kamerun, Ethiopia, Sudan Selatan dan Zambia.

Tidak ada negara Afrika yang menolak resolusi yang diadopsi di Majelis Umum PBB pada 27 Oktober lalu.

Amerika Latin

Sebagian besar negara di Amerika Latin memberikan suara untuk mendukung resolusi PBB tersebut.

Bolivia menjadi negara pertama di Amerika Latin yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sejak serangan ke Gaza dimulai.

Pemerintah Bolivia menyebut serangan Israel di Gaza sebagai "agresif dan tidak proporsional".

Israel menanggapi dengan mengecam langkah Bolivia sebagai "menyerah terhadap terorisme".

Dua negara Amerika Latin lainnya, Kolombia dan Cile, telah menarik pulang duta besar mereka karena krisis kemanusiaan yang meningkat di Gaza.

Cile, yang memiliki populasi Palestina terbesar di luar dunia Arab, mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan ini sebagai bentuk protes atas "pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang tidak dapat diterima oleh Israel".

Baca juga: Bolivia Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel karena Gaza

Kolombia telah mengkritik keras serangan Israel ke Gaza sejak awal perang.

"Kami tidak mendukung genosida," kata Presiden Gustavo Petro, seraya mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

Sementara itu, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silv,a pada awalnya mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil di Israel dan menyerukan pembebasan semua sandera dengan segera. Tapi dalam pernyataan terbaru ini ia mengkritik keras serangan Israel di Gaza.

Pada tanggal 25 Oktober, Lula da Silva mengatakan, "Apa yang sedang terjadi bukanlah perang. Ini adalah sebuah genosida yang menyebabkan terbunuhnya hampir 2.000 anak-anak yang tidak ada hubungannya dengan perang. Mereka adalah korban dari perang".

Hanya dua negara yaitu Paraguay dan Guatemala dari kawasan Amerika Selatan dan Tengah yang memberikan suara menentang resolusi PBB.