Partainya Klaim Menang dalam Pemilu Thailand, Pita Limjaroenrat: Saya PM Berikutnya

BANGKOK, KOMPAS.com – Move Forward Party (MFP) pada Senin (15/5/2023) mengeklaim kemenangan dalam Pemilu Thailand yang dilakukan pada Minggu (14/5/2023).

Hasil penghitungan sementara Pemilu Thailand menujukkan bahwa MFP berhasil mengalahkan partai-partai yang didukung militer yang telah memerintah Thailand selama hampir satu dekade.

Dengan surat suara telah dihitung dari 99 persen tempat pemungutan suara, data Komisi Pemilihan Umum Thailand menunjukkan, MFP meraup 14,1 juta suara, diikuti oleh Pheu Thai pada 10,8 juta.

Baca juga: Pemilu Thailand, Partai Oposisi Unggul Jauh dari Militer

Sementara itu, Partai Persatuan Bangsa Thailand, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha--mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta 2014--berada jauh di urutan ketiga dengan 4,7 juta suara.

Siap jadi PM Thailand

Pemimpin MFP, Pita Limjaroenrat, menyatakan bahwa dirinya akan berusaha membangun koalisi enam partai, termasuk dengan Pheu Thai.

"Saya Pita Limjaroenrat, perdana menteri berikutnya Thailand," katanya kepada wartawan di kantor pusat MFP di Bangkok.

"Kami siap membentuk pemerintahan," tambahnya, sebagaimana dikutip dari AFP.

Dia bersumpah akan menjadi perdana menteri Thailand untuk “semua”.

Pria berusia 42 tahun itu mengaku telah menelepon Paetongtarn Shinawatra untuk memberi selamat atas kampanyenya dan mengundangnya bergabung dengan koalisi.

Paetongtarn Shinawatra adalah kandidat utama dari Partai Pheu Thai untuk menjadi perdana menteri Thailand.

Baca juga: Pemilu Thailand: Panglima Militer Janji Tak Akan Kudeta meski Kalah

Seperti diketahui, MFP secara mengejutkan mendapatkan suara 98 persen dalam pemilu Thailand.

Warga Thailand seakan-akan telah memberikan “vonis brutal” terhadap mantan pemimpin kudeta Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha. Dia disalahkan atas stagnasi ekonomi dan tindakan keras terhadap hak asasi manusia (HAM) di negara itu.

Di antara mereka, MFP dan Pheu Thai diperkirakan akan merebut 292 dari 500 kursi di majelis rendah, dengan dua partai utama sekutu tentara hanya mengumpulkan total 76 kursi.

Namun, di Thailand, di mana kudeta dan perintah pengadilan sering mengalahkan hasil kotak suara, ada kekhawatiran bahwa hasilnya mungkin akan digagalkan.

MFP telah berjanji untuk mereformasi undang-undang lese-majeste yang ketat di negara itu, menempatkannya pada jalur untuk bertabrakan dengan pembentukan militer-royalis yang kuat.