Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinasti Shinawatra Ikut Pemilu Thailand Lagi, Tantang Kubu Militer

Kompas.com - 05/04/2023, 11:00 WIB
Aditya Jaya Iswara

Editor

Penulis: DW Indonesia

BANGKOK, KOMPAS.com - Bekas kepala junta, Prayuth Chan-o-cha, bersaing ketat dengan putri bekas PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn, jelang pemilu Mei mendatang. Jika menang, oposisi Thailand berjanji akan mengubah konstitusi godokan militer.

Pendaftaran bagi calon kandidat pemilihan umum di Thailand mulai dibuka pada Senin, (3/4/2023). Dalam kontestasi ini, Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha diyakini akan menghadapi persaingan ketat dari partai-partai oposisi.

Tokoh yang naik kuasa setelah kudeta pada 2014 itu mempertaruhkan konstitusi yang menjamin campur tangan militer di kancah politik Thailand.

Baca juga: Parlemen Thailand Dibubarkan, Pemilu Digelar Mei 2023

Terutama putri bekas PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn, berjanji akan meredam pengaruh para jenderal jika menang.

"Thailand membutuhkan sosok yang berpengalaman,” bantah Prayuth dalam sebuah acara Partai Bangsa Thai Bersatu (UTN) di Bangkok.

Dia merujuk pada usia Paetongtarn yang menginjak 36 tahun dan sebabnya dinilai terlalu muda.

"Jika mereka belum pernah menjabat,” lanjut Prayuth, "maka mereka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.”

Bekas kepala junta itu menghadapi persaingan kuat dari Paetongtarn. Tingkat elektabilitas kedua kandidat terpaut tipis di hampir setiap jajak pendapat.

Dukungan bagi Prayuth dan UTN merosot di bawah Paetongtarn dan partainya, Pheu Thai, atau Partai Pergerakan Maju (pimpinan Pita Limjaroenrat), seorang tokoh oposisi lain.

Pemilu pada 12 Mei nanti adalah kontestasi politik pertama sejak gelombang protes pemuda pada 2020 yang menuntut reformasi politik di Thailand.

Namun, meski Prayuth berpeluang kalah dalam pemilu, militer tetap mengamankan kekuasaan lewat konstitusi yang mereka rancang pada 2017 silam.

Karena untuk menjadi perdana menteri di Thailand, kandidat tidak hanya harus mendominasi parlemen yang beranggotakan 500 orang, tapi juga mengamankan mayoritas dukungan dari 250 senator yang ditunjuk militer.

Baca juga: Baru Seumur Jagung, Restoran Terapung Bertema Bajak Laut di Thailand Tenggelam

Pertaruhan konstitusi

Bagi Pheu Thai, kemenangan saja tidak cukup. Oposisi Thailand harus menang telak jika tidak ingin dijegal militer seperti yang terjadi pada 2019. Saat itu, Pheu Thai gagal membentuk pemerintahan meski memperoleh suara mayoritas dalam pemilu.

Pheu Thai adalah inkarnasi ketiga dari partai yang dibentuk Thaksin Shinawatra. Dalam pemilu kali ini, mereka menjanjikan amandemen konstitusi untuk menjauhkan militer dari politik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com