Pemilu Thailand: Panglima Militer Janji Tak Akan Kudeta meski Kalah

BANGKOK, KOMPAS.com - Panglima militer Thailand berjanji untuk tidak melakukan kudeta.

Hal ini disampaikan setelah partai-partai politik bersiap untuk kampanye terakhir pada hari Jumat (12/5/2023) menjelang pemilihan yang dapat membuat pemerintah yang didukung militer kalah.

Dilansir dari AFP, Jenderal Narongpan Jitkaewthae membuat janji tersebut meskipun tentara merebut kekuasaan belasan kali di Thailand dalam satu abad terakhir, yang terbaru terjadi pada tahun 2014.

Baca juga: Istri Polisi Thailand Diduga Bunuh 9 Orang dengan Sianida

Pemilih diperkirakan akan memberikan kekalahan telak kepada pemerintah mantan panglima militer dan pemimpin kudeta Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha.

Hal ini memicu kekhawatiran bahwa militer mungkin benar-benar berusaha untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun, Narongpan mengatakan kepada bahwa tidak akan ada kembalinya kekuasaan militer, dengan mengatakan bahwa kudeta di masa lalu sangatlah negatif.

"Tidak boleh ada (kudeta) lagi. Bagi saya, kata ini harus dihapus dari kamus," katanya.

Pemilihan jadi bentrokan antara oposisi yang dipimpin oleh Pheu Thai, yang digawangi oleh putri berusia 36 tahun dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, dan pembentukan militer-royalis konservatif yang lebih tua yang diwujudkan oleh Prayut.

Pheu Thai unggul dalam jajak pendapat, tetapi memenangi sebagian besar kursi di majelis rendah bukanlah jaminan untuk merebut kekuasaan.

Perdana menteri akan dipilih oleh 500 anggota parlemen terpilih dan 250 anggota senat, yang anggotanya ditunjuk oleh junta Prayut, mendukung partai-partai yang terkait dengan militer.

Baca juga: Cuaca Panas Ekstrem di Thailand, Suhu Capai 42 Derajat Celsius

Pheu Thai mendesak para pendukungnya untuk memberikan kemenangan telak untuk menghentikan militer menjaga mereka dari kekuasaan, seperti yang terjadi pada 2019.

Saat itu, Prayut menggunakan dukungan senat untuk menjadi perdana menteri yang memimpin koalisi multi-partai yang kompleks.

Ribuan pendukung diperkirakan akan hadir pada rapat umum akhir yang ramai dan penuh warna untuk partai-partai utama pada Jumat malam.

Baca juga: Thailand Peringatkan Warga Tak Keluar Rumah karena Panas Ekstrem

Ini adalah dorongan besar terakhir dalam pemilihan pertama sejak protes pro-demokrasi hampir tiga tahun lalu mengguncang kerajaan dengan seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn yang sangat kaya.

Saingan oposisi utama Pheu Thai, Partai Maju, tampaknya telah memanfaatkan sebagian besar energi gerakan protes yang dipimpin kaum muda, yang menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap sistem politik lama.

Prayut, 69 tahun, menyebut dirinya sebagai pria dengan pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin negara melalui masa-masa yang penuh gejolak.

Baca juga: Polusi Udara Capai Tingkat Berbahaya, Pekerja di Chiang Mai Thailand Diminta WFH

Namun, dia telah mengawasi stagnasi ekonomi dan lonjakan besar-besaran dalam penggunaan undang-undang penistaan kerajaan yang kejam.

Lebih dari 200 orang telah dituduh menghina monarki setelah protes tahun 2020.

Kelompok HAM menuduh pemerintah yang didukung militer Prayut menyalahgunakan undang-undang untuk menindak perbedaan pendapat.