LIMA, KOMPAS.com - Presiden Peru dicopot dari jabatannya oleh Kongres, kemudian ditangkap atas tuduhan pemberontakan setelah memicu krisis konstitusional yang parah pada Rabu (7/12/2022).
Krisis politik itu terjadi usai pemimpin negara Amerika Latin tersebut berusaha membubarkan badan legislatif dan mengambil kendali sepihak atas pemerintah.
Wakil Presiden Dina Boluarte menggantikan Pedro Castillo dan menjadi pemimpin wanita pertama dalam sejarah republik, setelah berjam-jam perselisihan antara legislatif dan presiden yang berusaha mencegah pemungutan suara pemakzulan.
Baca juga: Peru Musnahkan 37.000 Unggas karena Flu Burung
Boluarte, seorang pengacara berusia 60 tahun, menyerukan konsiliasi politik dan pembentukan pemerintah persatuan nasional.
“Yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara,” kata wanita yang fasih berbahasa Spanyol dan Quechua itu, sebagaimana dilansir AP pada Kamis (8/12/2022).
Anggota parlemen memberikan suara 101-6 dengan 10 abstain untuk mencopot Castillo dari jabatannya karena alasan "ketidakcakapan moral permanen."
Dia meninggalkan istana kepresidenan dengan mobil yang membawanya melewati pusat kota bersejarah Lima.
Pria 53 tahun itu kemudian memasuki kantor polisi dan beberapa jam selanjutnya jaksa federal mengumumkan bahwa Castillo ditangkap atas tuduhan pemberontakan, karena diduga melanggar perintah konstitusional.
Saksi melihat beberapa bentrokan skala kecil antara polisi dan beberapa pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat kantor kepolisian.
"Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional," kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Viral, Mantan Miss Peru Ungkap Pengalaman Baju Dipelorot Monyet di Bali
“Konstitusi politik Peru mengabadikan pemisahan kekuasaan dan menetapkan bahwa Peru adalah Republik yang demokratis dan berdaulat… Tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas Konstitusi dan (semua) harus mematuhi mandat konstitusional.”
Boluarte terpilih sebagai wakil presiden dalam kontestasi politik kepresidenan yang membawa Castillo berkuasa pada 28 Juli 2021. Selama pemerintahan singkat Castillo, Boluarte adalah menteri pembangunan dan inklusi sosial.
Sesaat sebelum pemungutan suara pemakzulan, Castillo mengumumkan pemerintahan darurat baru dan menyatakan akan memerintah dengan keputusan mandiri tanpa legislatif.
Dia memerintahkan jam malam mulai Rabu (7/12/2022) malam.
Kepala tentara Peru kemudian mengundurkan diri, bersama dengan empat menteri, termasuk terkait urusan luar negeri dan ekonomi.