Presiden Peru Dicopot dari Jabatannya, Langsung Ditangkap atas Tuduhan Pemberontakan

LIMA, KOMPAS.com - Presiden Peru dicopot dari jabatannya oleh Kongres, kemudian ditangkap atas tuduhan pemberontakan setelah memicu krisis konstitusional yang parah pada Rabu (7/12/2022).

Krisis politik itu terjadi usai pemimpin negara Amerika Latin tersebut berusaha membubarkan badan legislatif dan mengambil kendali sepihak atas pemerintah.

Wakil Presiden Dina Boluarte menggantikan Pedro Castillo dan menjadi pemimpin wanita pertama dalam sejarah republik, setelah berjam-jam perselisihan antara legislatif dan presiden yang berusaha mencegah pemungutan suara pemakzulan.

Baca juga: Peru Musnahkan 37.000 Unggas karena Flu Burung

Boluarte, seorang pengacara berusia 60 tahun, menyerukan konsiliasi politik dan pembentukan pemerintah persatuan nasional.

“Yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara,” kata wanita yang fasih berbahasa Spanyol dan Quechua itu, sebagaimana dilansir AP pada Kamis (8/12/2022).

AP PHOTO/GUADALUPE PARDO Mantan Wakil Presiden Dina Boluarte mengakui anggota parlemen setelah dia dilantik sebagai presiden di Kongres di Lima, Peru, Rabu, 7 Desember 2022.

Anggota parlemen memberikan suara 101-6 dengan 10 abstain untuk mencopot Castillo dari jabatannya karena alasan "ketidakcakapan moral permanen."

Dia meninggalkan istana kepresidenan dengan mobil yang membawanya melewati pusat kota bersejarah Lima.

Pria 53 tahun itu kemudian memasuki kantor polisi dan beberapa jam selanjutnya jaksa federal mengumumkan bahwa Castillo ditangkap atas tuduhan pemberontakan, karena diduga melanggar perintah konstitusional.

Saksi melihat beberapa bentrokan skala kecil antara polisi dan beberapa pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat kantor kepolisian.

"Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional," kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Viral, Mantan Miss Peru Ungkap Pengalaman Baju Dipelorot Monyet di Bali

“Konstitusi politik Peru mengabadikan pemisahan kekuasaan dan menetapkan bahwa Peru adalah Republik yang demokratis dan berdaulat… Tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas Konstitusi dan (semua) harus mematuhi mandat konstitusional.”

Boluarte terpilih sebagai wakil presiden dalam kontestasi politik kepresidenan yang membawa Castillo berkuasa pada 28 Juli 2021. Selama pemerintahan singkat Castillo, Boluarte adalah menteri pembangunan dan inklusi sosial.

AP PHOTO/MARTIN MEJIA Pendukung mantan Presiden Pedro Castillo menghadapi polisi anti huru hara di sekitar kantor polisi tempat Castillo tiba sebelumnya, di Lima, Peru, Rabu, 7 Desember 2022.

Kronologi pemakzulan Presiden Peru

Sesaat sebelum pemungutan suara pemakzulan, Castillo mengumumkan pemerintahan darurat baru dan menyatakan akan memerintah dengan keputusan mandiri tanpa legislatif.

Dia memerintahkan jam malam mulai Rabu (7/12/2022) malam.

Kepala tentara Peru kemudian mengundurkan diri, bersama dengan empat menteri, termasuk terkait urusan luar negeri dan ekonomi.

Sebelum pemungutan suara kongres, Kantor Ombudsman (sebuah lembaga pemerintah otonom) mengatakan bahwa Castillo harus menyerahkan diri kepada otoritas kehakiman.

Setelah bertahun-tahun demokrasi, Peru berada di tengah keruntuhan konstitusional “yang tidak bisa digambarkan dengan istilah lain selain kudeta,” kata pernyataan itu.

Baca juga: 70 Turis Lokal dan Asing Ditahan oleh Penduduk Asli Amazon di Peru

Dalam pidato tengah malam, Castillo mengatakan tidak akan pernah menodai “nama baik orang tuanya yang jujur dan teladan, yang seperti jutaan orang Peru, bekerja setiap hari untuk membangun masa depan yang jujur bagi keluarga mereka.”

Petani yang menjadi presiden ini mengatakan dia akan membayar kesalahan yang dibuatnya karena kurangnya pengalaman.

Namun menurutnya sektor Kongres tertentu “memiliki agenda untuk mencabutnya dari jabatan karena tidak pernah menerima hasil pemilihan umum.”

Castillo membantah tuduhan korupsi terhadapnya, dengan mengatakan bahwa itu didasarkan pada desas-desus dari orang-orang yang berusaha meringankan hukuman mereka sendiri atas dugaan kejahatan dengan menyalahgunakan kepercayaannya.

Beberapa waktu kemudian Kongres memilih untuk mencopot Castillo dari jabatannya.

Jaksa federal sedang menyelidiki enam kasus terhadap Castillo.

Sebagian besar kasusnya merupakan dugaan korupsi, berdasarkan teori bahwa dia telah menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan umum.

JAO PERU via AP PHOTO Dalam foto yang disediakan oleh kantor administrasi kepolisian Peru ini, mantan Presiden Pedro Castillo, kedua dari kiri, dan mantan Perdana Menteri Anibal Torres, paling kiri, duduk sebagai jaksa Marco Huaman berdiri di tengah di dalam kantor polisi, di mana status Castillo dan Torres tidak segera jelas, di Lima, Peru, Rabu, 7 Desember 2022.

Baca juga: Gempa M 5,9 Terjadi di Jepang dan Peru, Belum Ada Laporan Korban

Perebutan kekuasaan di ibu kota Peru terus berlanjut saat wilayah pengunungan Andes dan ribuan pertanian kecilnya berjuang untuk bertahan dari kekeringan terburuk dalam setengah abad.

Tanpa hujan, petani tidak dapat menanam kentang, dan rumput yang sekarat tidak dapat lagi menopang kawanan domba, alpaka, vicuna, dan llama.

Lebih buruk lagi, flu burung telah membunuh sedikitnya 18.000 burung laut dan menginfeksi setidaknya satu produsen unggas, membahayakan ayam dan kalkun yang dipelihara untuk makanan hari raya tradisional.

Pemerintah juga memastikan bahwa dalam sepekan terakhir, negara tersebut mengalami gelombang kelima infeksi Covid-19. Sejak awal pandemi, sekitar 4,3 juta orang Peru telah terinfeksi, dan 217.000 di antaranya meninggal.

Parahnya krisis politik Peru

Sebagai presiden pertama yang berasal dari komunitas petani miskin dalam sejarah negara itu, Castillo berkuasa di istana kepresidenan tahun lalu tanpa pengalaman politik.

Dia mengganti kabinetnya lima kali selama satu setengah tahun menjabat, menjalankan 60 pejabat kabinet yang berbeda, dan membuat berbagai lembaga pemerintah lumpuh.

Baca juga: Tragedi Estadio Nacional Peru yang Tewaskan 300 Suporter Masih Tinggalkan Misteri, Ini Kisahnya

Meskipun Castillo adalah presiden pertama yang diselidiki saat masih menjabat, penyelidikan atasnya tidak mengejutkan.

Sebab dalam 40 tahun terakhir, hampir setiap mantan presiden di Peru telah dituduh melakukan korupsi terkait dengan perusahaan multinasional, seperti perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht.

Sejak 2016, krisis politik mengakar di Peru dengan kongres dan presiden berusaha untuk saling melenyapkan satu sama lain.

Presiden Martín Vizcarra (2018-2020) membubarkan Kongres pada 2019 dan memerintahkan pemilihan baru. Legislatif baru itu menghapus Vizcarra tahun berikutnya.

Kemudian datang Presiden Manuel Merino, yang pemerintahannya berlangsung kurang dari seminggu sebelum tindakan keras menewaskan dua pengunjuk rasa dan melukai 200 lainnya.

Penggantinya, Francisco Sagasti, bertahan sembilan bulan sebelum Castillo mengambil alih.