Menuju Hubungan Terbaik Indonesia-Malaysia

RAJA Malaysia Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, akhirnya menunjuk Dato’ Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri baru karena Aliansi Pakatan Harapan pimpinan Anwar berhasil merebut suara terbanyak dalam pemilu parlemen 2022, meskipun tidak mencatatkan angka mayoritas.

Pemilihan parlemen di Malaysia tanggal 19 November 2022, memang berakhir dengan situasi gantung alias tidak satu pun dari dua aliansi utama, yaitu Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, dan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, mencapai angka mayoritas.

Anwar memimpin aliansi partai multietnis Pakatan yang cenderung progresif, sementara aliansi Muhyiddin mencerminkan pandangan yang lebih konservatif, yang terdiri dari etnis Melayu dan Partai Islam Se-Malaysia, PAS.

Pakatan Harapan berhasil memenangkan kursi terbanyak dalam pemungutan suara dengan 82 kursi, bersaing dengan Blok Perikatan Nasional Muhyiddin yang berhasil mengantongi 73 kursi.

Sementara itu, suara Blok Barisan Nasional yang lama berkuasa di Malaysia dan dimotori oleh partai UMNO (United Malay National Organisation/Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu), anjlok total.

Blok Barisan hanya berhasil meraih 30 kursi, hasil pemilu terburuk UMNO yang telah mendominasi politik Malaysia sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1957.

Untuk membentuk pemerintahan dibutuhkan mayoritas sederhana 112 kursi. Walhasil, ketidakpastian hasil pemilu berpotensi memperpanjang masa ketidakstabilan politik di Malaysia dan berisiko membuat Malaysia semakin kesulitan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Setelah Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin melewati tenggat waktu hingga Selasa sore (22/11), dan gagal untuk membentuk koalisi pemerintahan, keputusan tentang jabatan perdana menteri jatuh ke tangan Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Malaysia memang memiliki tatanan monarki konstitusional yang unik. Raja dari keluarga kerajaan sembilan negara bagian dipilih secara bergiliran untuk memerintah selama lima tahun.

Secara teknis konstitusional raja memiliki peran seremonial, tetapi secara prinsipil dapat mengangkat seorang perdana menteri yang ia yakini bisa menjadi pemimpin mayoritas di parlemen, jika dibutuhkan.

Dan itulah yang dilakukan Raja Malaysia, untuk memecah ketidakpastian politik pascapemilu. Kali ini, setelah melakukan pertemuan dengan sembilan raja, kursi Perdana Menteri jatuh ke tangan Anwar Ibrahim.

“Saya, Anwar Ibrahim, setelah ditunjuk untuk menjabat sebagai perdana menteri, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan jujur memenuhi tugas itu dengan segala upaya saya dan bahwa saya akan mengabdikan kesetiaan saya yang sebenarnya kepada Malaysia.”

Itulah kalimat dalam sumpah jabatan perdana menteri Malaysia yang diucapkan Anwar Ibrahim sekitar pukul 17.00, Kamis ( 24/11) waktu Malaysia di Istana Negara di Kuala Lumpur.

Anwar menunggu selama 24 tahun untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Bukan penantian biasa tentunya, melainkan penantian yang penuh dengan perjuangan dan ia pun harus keluar-masuk penjara untuk itu.

Anwar sempat selangkah lagi menuju kursi PM Malaysia. Namanya melejit dan karier politiknya meroket saat dia terpilih menjabat sebagai Menteri Keuangan, lalu menjadi Wakil PM pada awal tahun 1990-an di bawah pemerintahan PM Dr Mahathir.

Anwar dan Mahathir dianggap sebagai duo paling dinamis dalam perpolitikan Malaysia pada saat itu. Bahkan, ia digadang-gadang akan menjadi pengganti potensial Mahathir.

Lalu krisis Asia pun datang. Perbedaan pandangan dan rencana kebijakan terkait penanganan krisis 1998 akhirnya membuat Anwar didepak dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri.

Anwar bahkan harus keluar masuk penjara dengan berbagai tuduhan. Mulai dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan hingga kasus sodomi. Kasus-kasus itu selalu muncul ketika Anwar kembali bersinar di dunia perpolitikan Malaysia.

Anwar kembali memimpin koalisi oposisi dalam pemilu Malaysia tahun 2013. Koalisi pimpinannya meraup 50,87 persen suara populer, namun gagal mendapatkan jumlah kursi yang cukup untuk mendominasi parlemen.

Lalu Anwar kembali dijebloskan ke penjara atas tuduhan sodomi untuk kedua kalinya tahun 2015. Saat itu, Anwar dijatuhi hukuman lima tahun penjara, saat usianya menginjak 70 tahun. Selama dipenjara, Anwar bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah.