Mantan PM Pakistan Imran Khan Rancang Pawai Protes Besar Tuntut Percepatan Pemilu

ISLAMABAD, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan mengatakan akan menggelar unjuk rasa dengan para pendukungnya melakukan pawai dari kota timur Lahore ke ibu kota pada Jumat (28/10/2022) untuk menuntut percepatan pemilu.

Protes yang lebih kecil oleh para pendukung Khan terjadi pekan lalu setelah pengadilan tertinggi Pakistan memutuskan Khan bersalah karena secara tidak sah menjual hadiah dari pejabat asing dan kepala negara dan mencopotnya dari kursi parlemen.

"Saya memutuskan untuk meluncurkan long march dari Jumat pukul 11.00 dari Liberty Square di Lahore ke Islamabad," kata Khan pada konferensi pers di Lahore pada Selasa (25/10/2022). Jarak antara kedua kota adalah sekitar 380 kilometer.

Baca juga: Pakistan Dihapus dari Daftar Negara Berisiko Terlibat Pendanaan Terorisme Global

“Saya berunjuk rasa untuk menekan pemerintah agar segera mengumumkan pemilihan umum,” katanya, seraya menambahkan bahwa para pendukung dan anggota partainya harus menghindari kekerasan.

“Ini akan menjadi pawai panjang terbesar dalam sejarah negara ini,” sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pemerintah mengatakan para demonstran akan dilarang memasuki Islamabad dan mereka memperkirakan akan mengerahkan sekitar 30.000 petugas penegak hukum untuk mengepung ibu kota sebagai perlindungan.

Pihak berwenang juga mengirim ratusan kontainer ke Islamabad untuk membarikade semua titik masuk sebelum para demonstran tiba.

Sejak dicopot dari jabatannya dalam mosi tidak percaya di legislatif pada April, Khan telah mengadakan protes di seluruh negeri yang menyerukan percepatan pemilu.

Tetapi, pemerintahan baru mengatakan pemilihan umum akan diadakan sesuai jadwal pada Oktober atau November tahun depan.

Putusan minggu lalu menambah ketidakpastian politik dan ekonomi yang mengganggu Pakistan tahun ini.

Baca juga: Biden Sebut Pakistan Negara Paling Berbahaya, Dubes AS Dipanggil Islamabad

Pemain kriket berusia 70 tahun yang menjadi politisi itu dituduh menyalahgunakan jabatan perdana menteri 2018 hingga 2022, untuk membeli dan menjual hadiah milik negara yang diterima selama kunjungan ke luar negeri, yang bernilai lebih dari 140 juta rupee Pakistan (Rp 10 miliar).

Komisi Pemilihan Pakistan memutuskan bahwa Khan akan dicopot dari kursinya di parlemen, tetapi tidak memerintahkan diskualifikasi lagi dari jabatan publik, yang menurut hukum Pakistan bisa sampai lima tahun.

Ketidakstabilan politik telah memicu ketidakpastian ekonomi dengan lembaga pemeringkat internasional mempertanyakan apakah pemerintah saat ini dapat mempertahankan kebijakan ekonomi yang sulit dalam menghadapi tekanan politik dan pemilu yang akan datang.

Dalam sambutannya, Khan juga mengecam pembunuhan jurnalis Pakistan terkemuka Arshad Sharif di Kenya oleh polisi setempat, dengan mengatakan Sharif terpaksa meninggalkan negara itu karena nyawanya dalam bahaya.

Baca juga: Wujud ATM Tertinggi di Dunia yang Berada di Pegunungan Pakistan