Akhiri Kebuntuan, Parlemen Irak Tunjuk Presiden dan Perdana Menteri Baru

BAGHDAD, KOMPAS.com - Parlemen Irak pada Kamis (13/10/2022) memilih politisi Kurdi Abdul Latif Rashid sebagai presiden, yang segera menunjuk Mohammed Shia al-Sudani sebagai perdana menteri yang ditunjuk.

Dilansir Reuters, hal ini mengakhiri satu tahun kebuntuan setelah pemilihan nasional pada Oktober tahun lalu.

Kepresidenan, yang secara tradisional diduduki oleh orang Kurdi, sebagian besar merupakan posisi seremonial, tetapi pemungutan suara untuk Rashid adalah langkah kunci menuju pembentukan pemerintahan baru, yang gagal dilakukan para politisi sejak pemilihan.

Baca juga: UPDATE Kerusuhan Irak, 30 Orang Tewas, Pemimpin Syiah Moqtada Sadr Minta Pendukungnya Mundur

Rashid, 78 tahun, adalah menteri sumber daya air Irak dari 2003-2010.

Insinyur berpendidikan Inggris itu menang melawan mantan Presiden Barham Salih, yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Dia mengundang Sudani, calon dari blok parlemen terbesar yang dikenal sebagai Kerangka Koordinasi, aliansi faksi-faksi yang berpihak pada Iran, untuk membentuk pemerintahan.

Sudani, 52 tahun, sebelumnya menjabat sebagai menteri hak asasi manusia Irak serta menteri tenaga kerja dan urusan sosial.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Kerusuhan Irak Pecah | Kejutan dari Keanu Reeves

Sudani memiliki waktu 30 hari untuk membentuk kabinet dan menyerahkannya ke parlemen untuk disetujui.

Pemungutan suara Kamis, yang merupakan upaya keempat untuk memilih presiden tahun ini, berlangsung tak lama setelah sembilan roket mendarat pada Kamis di sekitar Zona Hijau ibu kota Irak, menurut sebuah pernyataan militer.

Setidaknya 10 orang, termasuk anggota pasukan keamanan, terluka dalam serangan itu, menurut sumber keamanan dan medis.

Serangan serupa terjadi bulan lalu ketika parlemen mengadakan pemungutan suara untuk mengkonfirmasi pembicaranya.

Baca juga: KBRI Siapkan Rencana Evakuasi dari Irak Usai Kerusuhan Berdarah Tewaskan 23 Orang

Sesi parlemen hari Kamis datang setahun setelah pemilihan di mana ulama Muslim Syiah yang populis Moqtada al-Sadr adalah pemenang terbesar tetapi gagal menggalang dukungan untuk membentuk pemerintahan.

Sadr menarik 73 anggota parlemennya pada Agustus dan mengatakan dia akan keluar dari politik, memicu kekerasan terburuk di Baghdad selama bertahun-tahun.

Saat itu para loyalisnya menyerbu sebuah istana pemerintah dan melawan kelompok-kelompok saingan Syiah, kebanyakan dari mereka didukung oleh Iran dan dengan sayap bersenjata.

Sadr, yang belum mengumumkan langkah selanjutnya, memiliki rekam jejak aksi radikal, termasuk memerangi pasukan AS, mundur dari kabinet, dan memprotes pemerintah. Banyak yang takut diprotes oleh para pendukungnya.

Personel keamanan telah mengerahkan pos pemeriksaan di seluruh kota, menutup jembatan dan alun-alun dan mendirikan tembok di beberapa jembatan yang mengarah ke Zona Hijau yang dibentengi pada hari Kamis.

Baca juga: Iran Tutup Perbatasan Darat ke Irak Setelah Kerusuhan Berdarah Pecah di Baghdad

Di bawah sistem pembagian kekuasaan yang dirancang untuk menghindari konflik sektarian, presiden Irak adalah seorang Kurdi, perdana menterinya seorang Syiah dan ketua parlemennya seorang Sunni.