Sri Lanka Naikkan Harga BBM Lagi, Negara Minta Maaf

COLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka yang tengah menghadapi krisis ekonomi, kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Minggu (26/6/2022).

Kebijakan yang dianggap dapat menciptakan rasa sakit lebih lanjut bagi rakyat Sri Lanka ini muncul ketika pejabat dari Amerika Serikat (AS) tiba untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan mengurangi krisis ekonomi yang mengerikan di negara tersebut.

Perusahaan minyak dan gas Sri Lanka yang dikelola negara, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) kali ini menaikkan harga solar sebesar 15 persen menjadi 460 rupee (sekitar 1,27 dollar AS atau Rp18.950) per liter.

Baca juga: Sri Lanka Naikkan Harga BBM Capai Rekor Tertinggi

Sedangkan harga bensin dinaikkan CPC sebesar 22 persen menjadi 550 rupee (sekitar 1,52 dollar AS atau Rp22.650).

Solar diketahui merupakan jenis BBM yang digunakan secara luas untuk transportasi umum di Sri Lanka. Sementara bensin digunakan secara jamak oleh penduduk untuk kendaraan pribadi.

Pengumuman Sri Lanka menaikkan BBM itu datang sehari setelah Menteri Energi Kanchana Wijesekera Sri Lanka mengatakan akan ada penundaan yang tidak terbatas dalam mendapatkan pengiriman minyak baru.

Dikutip dari AFP, Wijesekera mengatakan pengiriman BBM yang jatuh tempo pekan lalu belum ada, sementara pengiriman yang dijadwalkan tiba minggu depan juga tidak akan mencapai Sri Lanka karena alasan "perbankan".

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut dan Kehabisan Bensin, Ratusan Ribu Warga Antre Berjam-jam di SPBU

Negara minta maaf

Wijesekera meminta maaf kepada pengendara dan mengimbau mereka untuk tidak mengantre panjang di luar SPBU.

Banyak yang meninggalkan kendaraan mereka dalam antrean berharap untuk mengisi ulang ketika persediaan dipulihkan.

Sumber resmi mengatakan sisa pasokan bahan bakar di Sri Lanka cukup untuk sekitar dua hari, tetapi pihak berwenang menyimpannya untuk layanan penting.

AS menilai krisis

AP PHOTO/ERANGA JAYAWARDENA Dampak krisis Sri Lanka bangkrut, seorang pria berdiri mengantre di luar SPBU untuk membeli minyak tanah di samping jejeran jeriken kosong akibat kelangkaan minyak goreng di Colombo, ibu kota Sri Lanka, Kamis (23/6/2022).

Kedutaan AS di Colombo menyatakan, delegasi dari Kementerian Keuangan AS dan Kementerian Luar Negeri AS tiba untuk melakukan pembicaraan guna menjelajahi cara paling efektif bagi AS untuk mendukung warga Sri Lanka yang membutuhkan.

"Seiring warga Sri Lanka menghadapi beberapa tantangan ekonomi terbesar dalam sejarah mereka, upaya kami untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat institusi demokrasi tidak pernah sepenting ini," kata Duta Besar AS Julie Chung dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan mengatakan telah berkomitmen 158,75 juta dollar AS dalam pembiayaan baru dalam dua minggu terakhir untuk membantu Sri Lanka.

Baca juga: 6 Aturan Nonton Piala Dunia 2022 Qatar, Dilarang Minum Alkohol di Publik

PBB telah mengeluarkan seruan darurat untuk mengumpulkan 47 juta dollar AS untuk memberi makan segmen paling rentan dari 22 juta penduduk pulau itu.

Sekitar 1,7 juta penduduk membutuhkan "bantuan penyelamatan jiwa", menurut PBB, dengan empat dari lima orang mengurangi asupan makanan mereka karena kekurangan parah dan harga yang melonjak.

Pekan lalu, pemerintah Sri Lanka menutup lembaga negara dan sekolah yang tidak penting selama dua minggu untuk mengurangi perjalanan karena krisis energi.

Beberapa rumah sakit di seluruh negeri melaporkan penurunan tajam dalam kehadiran staf medis karena kekurangan BBM.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe sendiri telah memperingatkan kepada parlemen bahwa lebih banyak kesulitan akan datang.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Presiden Tunjuk Raja Kasino jadi Menteri Investasi

"Ekonomi kita telah menghadapi kehancuran total," kata Wickremesinghe.

"Kami sekarang menghadapi situasi yang jauh lebih serius di luar sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan," tambahnya.

Tidak dapat membayar kembali utang luar negerinya sebesar 51 miliar dollar AS, Pemerintah Sri Lanka menyatakan gagal bayar pada bulan April dan sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk kemungkinan bailout.