Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Afghanistan Tanpa Jaminan "Zona Aman"

KABUL, KOMPAS.com - PBB tidak dapat memberikan jaminan "zona aman" di Afghanistan, meski ada resolusi untuk membiarkan orang bebas meninggalkan negara itu.

Resolusi Dewan Keamanan PBB dirancang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, yang disahkan pada Senin (30/8/2021), dengan 13 suara mendukung, tidak ada keberatan. Sedangkan, China dan Rusia abstain, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin (30/8/2021).

Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mengatakan bahwa dewan mengharapkan Taliban untuk mengizinkan "keberangkatan yang aman, terjamin, dan tertib dari Afghanistan untuk warga Afghanistan dan semua warga negara asing".

Baca juga: Jenderal AS Ini Jadi Tentara Terakhir yang Meninggalkan Afghanistan

“Dewan Keamanan mengharapkan Taliban untuk memenuhi komitmennya memfasilitasi perjalanan yang aman bagi warga Afghanistan dan warga negara asing yang ingin meninggalkan Afghanistan hari ini serta untuk kedepan,” kata Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB.

Dewan Keamanan PBB "berharap bahwa Taliban akan mematuhi ini dan semua komitmen lainnya," kata resolusi itu.

Sementara, Presiden Perancis Emmanuel Macron sebelumnya telah meningkatkan harapan akan proposal yang lebih konkret terkait "zona aman", dalam komentar yang diterbitkan di mingguan Journal du Dimanche selama akhir pekan.

Macron mengatakan Paris dan London akan mempresentasikan rancangan resolusi yang "bertujuan untuk mendefinisikan, di bawah kendali PBB, sebuah 'zona aman' di Kabul, yang akan memungkinkan operasi kemanusiaan berlanjut," kata Macron.

“Saya sangat berharap ini akan berhasil. Saya tidak melihat siapa yang bisa menentang membuat proyek-proyek aman kemanusiaan,” katanya.

Baca juga: Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan

Namun, resolusi PBB di atas meja itu jauh lebih ambisius. Tidak jelas apakah resolusi lain yang mengusulkan "zona aman" akan diedarkan nantinya.

Para pakar melihat teks Dewan Keamanan PBB itu dipermudah untuk memastikan China dan Rusia tidak akan menggunakan hak veto mereka untuk memblokirnya, termasuk melunakkan beberapa bahasa yang terkait dengan Taliban.

“Ini adalah teks yang cukup lemah,” kata Richard Gowan, pakar PBB di International Crisis Group.

"Macron bersalah karena menjual secara berlebihan gagasan tentang zona aman di bandara Kabul akhir pekan ini, atau setidaknya tidak berkomunikasi dengan sangat jelas," kata Gowan kepada kantor berita AFP.

“Resolusi itu setidaknya mengirimkan sinyal politik kepada Taliban tentang perlunya menjaga bandara tetap terbuka dan membantu PBB memberikan bantuan,” tambahnya.

Teks resolusi Dewan Keamanan tersebut menyerukan agar Taliban mengizinkan “akses penuh, aman, dan tanpa hambatan” bagi PBB dan badan-badan lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Pemimpin Veteran Afghanistan Berencana Temui Taliban untuk Bentuk Front Baru Penentu Pemerintahan Selanjutnya

Resolusi ini juga “menegaskan kembali pentingnya” menegakkan hak asasi manusia, termasuk anak-anak, perempuan dan minoritas, serta mendorong semua pihak untuk mencari penyelesaian politik yang inklusif dan dinegosiasikan dengan “perwakilan perempuan yang penuh, setara, dan bermakna”.

Teks tersebut juga menyerukan agar Afghanistan “tidak digunakan untuk mengancam atau menyerang negara mana pun, atau untuk melindungi atau melatih teroris, atau untuk merencanakan atau mendanai tindakan teroris”.

Resolusi itu muncul ketika upaya internasional untuk menerbangkan warga negara asing dan warga Afghanistan yang rentan keluar dari negara itu berakhir, setelah Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus, dengan AS menarik diri dari negara itu setelah 20 tahun.

Perancis mengakhiri upaya evakuasi pada Jumat (27/8/2021), dan Inggris mengikutinya pada Sabtu (28/8/2021).

Pasukan AS telah berjuang dalam kondisi berbahaya dan kacau untuk menyelesaikan operasi evakuasi besar-besaran dari bandara Kabul pada batas waktu Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Akhir Perang Abadi AS di Afghanistan yang Memalukan