AS Ajukan Syarat ke Taliban jika Pemerintahannya di Afghanistan Ingin Diakui

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) dapat mengakui Taliban sebagai gubernur Afghanistan, asalkan mereka menghormati hak asasi manusia (HAM) dan menyertakan perempuan dalam pemerintahan mereka.

Hal itu disampaikan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, menegaskan bahwa bahwa pintu terbuka bagi kaum Islamis.

Baca juga: POPULER GLOBAL: Juru Bicara Taliban Telepon dalam Siaran Langsung | 640 Warga Afghanistan Menjejali Pesawat Kapasitas 150 Orang

Taliban memberlakukan pembatasan kejam pada wanita ketika mereka memerintah negara itu dari 1996-2001, memaksa mereka untuk sepenuhnya bercadar dan sangat membatasi gerakan mereka.

Al Jazeera melaporkan ketika Taliban menguasai Kandahar pada Juli, sembilan wanita yang bekerja di Azizi Bank disuruh pergi. Kerabat laki-laki mereka kemudian diperintahkan untuk melakukan pekerjaan itu sebagai gantinya.

Pada Senin (16/8/2021) Price mengatakan AS ingin melihat kondisi deklarasi PBB terpenuhi, yang menuntut perempuan diizinkan dalam pemerintahan.

PBB menyerukan “penghentian segera semua permusuhan dan pembentukan pemerintahan baru bersatu, inklusif dan representatif melalui negosiasi inklusif – termasuk dengan partisipasi penuh, setara, dan bermakna bagi perempuan.”

Price mengatakan bahwa pemerintah AS akan mengakui pemerintahan baru Afghanistan yang potensial, selama pemerintah itu inklusif.

“Fakta bahwa pemerintah Afghanistan masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menyembunyikan teroris, dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar dasar dari setengah penduduknya, perempuan dan anak perempuannya, itu adalah pemerintah yang bisa kita ajak bekerja sama,” katanya.

Baca juga: Terungkap, Presiden Afghanistan Kabur Saat Mengaku Hendak Rapat dengan Pejabatnya

Dia tidak mengatakan bagaimana Taliban bisa meyakinkan pemerintah AS bahwa mereka telah mereformasi dirinya dengan cara itu, atau mengapa AS berpikir Taliban akan mengubah ideologi mereka.

“Pada akhirnya ketika menyangkut sikap kita (AS) terhadap pemerintahan masa depan di Afghanistan, itu akan tergantung pada tindakan pemerintah itu. Itu akan tergantung pada tindakan Taliban,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintahan Afghanistan masa depan harus menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, tidak menampung teroris dan melindungi hak-hak dasar rakyatnya termasuk hak-hak dasar dasar setengah dari penduduknya, yakni perempuan dan anak perempuannya.

Pemerintahan Afghanistan yang seperti itulah yang menurutnya akan dapat bekerja sama dengan AS.

Price mengatakan AS telah memenuhi tujuan invasi 2001, untuk “menghancurkan jaringan yang menyusun dan meluncurkan” serangan 11 September 2001.

Pasukan AS menurutnya masih akan memiliki kemampuan meluas untuk memerangi terorisme setelah Perang di Afghanistan berakhir, yang berarti memberikan dukungan udara.

Price juga menyatakan sudah jelas “pemerintah Afghanistan tidak akan bertahan 20 tahun jika bukan karena dukungan luas dan murah hati dari Amerika Serikat dan dunia.”

Baca juga: 15 WNI Masih di Afghanistan, Kemlu Sarankan Tetap di Tempat