Israel Bersiap Gelar Pawai Bendera di Yerusalem, Peringatan Ancaman Keamanan Baru

YERUSALEM, KOMPAS.com - Kelompok sayap kanan Israel akan melakukan pawai bendera di Yerusalem Timur pada Selasa (15/6/2021) dalam prosesi mengibarkan bendera.

Kegiatan itu telah diperingatkan dapat berisiko memicu ketegangan dengan warga Palestina, di kota yang diperebutkan, dan mengobarkan kembali kekerasan antara Israel dan militan Gaza.

Baca juga: Pakar: Pemerintahan Baru Israel Adalah Kesempatan Biden Atur Ulang Kesepakatan di Timur Tengah

Reuters melaporkan bahwa faksi Palestina telah mengkritik pawai bendera Yerusalem itu sebagai "provokasi." Mereka menyerukan itu akan jadi "Hari Kemarahan" di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Penguasa Islamis Gaza, Hamas, telah memperingatkan permusuhan baru jika itu terus berlanjut.

"Kami memperingatkan dampak berbahaya yang mungkin timbul dari niat kekuatan pendudukan, yang mengizinkan pemukim ekstremis Israel melaksanakan Pawai Bendera di Yerusalem yang diduduki," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh di Twitter pada Senin (14/5/2021).

Pada rencana awal, pawai itu diarahkan kembali untuk menghindari Tembok Kawasan Muslim Kota Tua pada 10 Mei.

Sebab ketegangan di Yerusalem saat itu, mendorong penguasa ekstremis Jalur Gaza, Hamas, menembakkan roket ke kota suci itu.

Tindakan itu memicu pertempuran mematikan selama 11 hari.

Baca juga: Pendekatan Indonesia ke Pemerintahan Baru Israel Perlu Diubah jika Ingin Bantu Palestina Lebih Jauh

Sementara kaum kanan Israel menuduh pemerintah "Negeri Zionis" menyerah pada Hamas dengan mengubah rutenya.

Mereka pun menjadwal ulang prosesi setelah gencatan senjata Gaza yang dimediasi Mesir berlangsung.

Pawai Selasa (15/6/2021), akan dimulai pukul 18.30 waktu setempat.

Kegiatan itu akan menjadi tantangan langsung bagi Perdana Menteri (PM) baru Israel Naftali Bennett.

Padahal PM Baru Israel itu baru mulai menjabat pada Minggu (13/6/2021), usai mengakhiri kekuasaan pemimpin veteran Benjamin Netanyahu.

Reuters melaporkan, Menteri keamanan internal Pemerintahan Bennett menyetujui pawai pada Senin (14/6/2021).

Sebuah perubahan rute atau pembatalan prosesi dapat mengekspos koalisi tambal sulam Bennett pada tuduhan dari Netanyahu.

Pemimpin rezim 12 tahun Israel tersebut diyakini dapat menuding sekutu sayap kanan Bennett memberikan hak veto Hamas, atas peristiwa di Yerusalem.

"Waktunya telah tiba bagi Israel untuk mengancam Hamas dan bukan bagi Hamas untuk mengancam Israel," kicau anggota parlemen sayap kanan terkemuka Israel, Itamar Ben-Gvir di Twitter.

Baca juga: Pemerintahan Baru Israel Masih Rapuh, Palestina Bisa Kena Dampak

Rute resmi untuk pawai belum diumumkan. Media Israel melaporkan bahwa polisi akan mengizinkan peserta berkumpul di luar Gerbang Damaskus Kota Tua.

Tapi mereka dilaporkan tidak akan dibiarkan melewati Muslim Quarter, yang memiliki populasi Palestina yang sangat banyak.

Di pihak lain, protes Palestina direncanakan mulai pada pukul 6 sore waktu setempat di seluruh Jalur Gaza.

Faksi Fatah Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah meminta warga Palestina untuk berduyun-duyun ke Kota Tua untuk melawan pawai.

"Ketegangan meningkat lagi di Yerusalem saat keamanan dan politik yang sangat rapuh dan sensitif, ketika PBB dan Mesir secara aktif terlibat dalam memperkuat gencatan senjata," kata utusan PBB untuk Timur Tengah, Tor Wennesland di Twitter.

Tor Wennesland mendesak semua pihak terkait untuk bertindak secara bertanggung jawab, dan menghindari provokasi yang dapat mengarah pada putaran konfrontasi lagi.

Militer Israel telah membuat persiapan untuk kemungkinan eskalasi di Gaza selama pawai, media Israel melaporkan.

Kedutaan Besar AS di Yerusalem melarang karyawan dan keluarga mereka memasuki Kota Tua pada Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Lengserkan Rezim 12 Tahun, Ini Janji dan Tantangan PM Baru Israel Naftali Bennett

Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara yang mereka coba bangun di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.

Israel menganggap seluruh kota Yerusalem sebagai ibu kotanya, setelah mencaplok Yerusalem Timur dalam perang 1967. Langkah itu hingga kini belum mendapat pengakuan internasional.