AS Berniat Jual Senjata ke Israel Senilai Rp 10,5 Triliun

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah AS dilaporkan setuju menjual senjata senilai Rp 10,5 triliun ke Israel.

Rencana penjualan senjata pandu presisi diungkapkan sumber di Kongres AS, dengan politisi diyakini tidak akan menghalanginya.

Tiga staf kongres mengungkapkan, para politisi sudah mendapat pemberitahuan penjualan itu pada 5 Mei.

Baca juga: Telepon PM Israel, Biden Dukung Gencatan Senjata di Gaza

Pemberitahuan itu merupakan tradisi di mana Kongres AS akan meninjau sebelum mengesahkan penjualan ke negara asing.

Kabar rencana menjual senjata senilai 735 juta dollar AS (Rp 10,5 triliun) ke Israel pertama kali diembuskan Washington Post.

Berdasarkan aturan di AS, Kongres punya waktu selama 15 hari untuk melarang atau mengesahkan rencana tersebut.

Namun dilansir Reuters Selasa (18/5/2021), Kongres diyakini tidak akan menghalangi meski saat ini terjadi krisis di Gaza.

Penjualan Munisi Serangan Langsung Gabungan (JDAMs), yang diproduksi Boeing dianggap agenda transaksi rutin ke "Negeri Zionis" sebelum krisis terjadi.

Sumber itu menerangkan, saat mendapat pemberitahuan pertama di April, baik petinggi Demokrat maupun Republik tak melayangkan keberatan.

Baca juga: Bocah Palestina Ini Menangis Melihat Rumahnya Hancur oleh Serangan Israel

Saat dikonfirmasi, Kementerian Luar Negeri AS menuturkan mereka dilarang berkomentar mengenai rencana tersebut.

Merujuk pada aturan federal, badan pemerintah dilarang untuk berkomentar atau membenarkan penjualan senjata.

"Kami tetap menyoroti adanya krisis yang terjadi, dan bekerja keras untuk menciptakan ketenangan," kata Washington.

Dukungan kuat kepada Israel disebut merupakan inti baik dari Partai Demokrat dan Republik, meski ada kelompok progresif yang meminta ketegasan terhadap Tel Aviv.

Baca juga: Israel Tembakkan Artileri ke Lebanon Setelah Ditembak Roket

Secara konstitusi, Kongres AS bisa mengajukan keberatan dan membatalkan rencana yang sudah disusun untuk menjual senjata.

Namun, Israel adalah segelintir negara yang mendapat keuntungan percepatan proses penjualan senjata.

Proses tersebut bahkan bisa dirampungkan sebelum Kongres bertemu dan mengeluarkan resolusi keberatan.