Militer Kembali Berkuasa, Etnis Rohingya di Myanmar Trauma Kembali Disiksa

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Etnis minoritas Rohingya di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan dilanda ketakutan kekerasan lebih lanjut menimpa mereka karena militer kembali berkuasa.

Sebagian besar minoritas Muslim Rohingya telah teraniaya bertahun-tahun di kamp sempit, tanpa kebebasan bergerak atau mengakses perawatan kesehatan, hidup dalam kondisi yang disebut kelompok HAM sebagai "apartheid".

Mereka masih trauma atas tindakan keras militer pada 2017, yang menghancurkan seluruh desa dan membuat sekitar 750.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dengan jumlah kasus pemerkosaan dan pembunuhan di luar hukum.

Baca juga: Puluhan Pengungsi Rohingya dari Kamp di Indonesia Ditemukan Kabur ke Malaysia

"Di bawah pemeirntahan demokrasi, kami memiliki sedikit harapan, kami dapat kembali ke rumah kami," ujar seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya seperti yang dilansir dari AFP pada Sabtu (13/2/2021).

Narasumber ini berusia 27 tahun yang sementara tinggal di kamp dekat kota Sittwe.

"Sekarang, pasti kami tidak akan dapat kembali," lanjutnya.

Kasus Myanmar dan para jenderal diadili dalam pengadilan PBB untuk tuduhan genosida dari kekerasan pada 2017 silam di Rakhine utara, di mana di sana mayoritas populasi Rohingya tinggal sebelum dieksodus.

Pemimpin militer Min Aung Hlain, yang sekang mengepalai junta militer baru, yang berulangkali mengklaim tindakan keras diperlukan untuk membasmi pemberontak di negara bagian Rakhine utara.

"Ada risiko nyata bahwa (rezim ini) dapat menyebabkan kekerasan baru di Rakhine," kata Tun Khin, presiden kelompok lobi Organisasi Rohingya Burma Inggris.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Semakin Takut Kembali ke Myanmar Setelah Kudeta

Tak lama setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari, junta berjanji akan mematuhi rencana untuk memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Rencana itu adalah sebuah skema yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun.

Namun, "tidak ada yang percaya kata yang mereka ucapkan," kata Tun Khin.

Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang digulingkan dan ditahan oleh para jenderal pada pekan lalu, telah melakukan perjalanan ke Den Haag untuk membela mereka dari tuduhan genosida saat menjabat.

Tetapi, di seberang perbatasan di Bangladesh, pengungsi Rohingya telah mengirim pesan dukungan kepada pengunjuk rasa anti-kudeta yang menyerukan agar Suu Kyi kembali.

Beberapa telah mengunggah foto diri mereka di media sosial sambil memberikan salam penghormatan tiga jari, yang menandakan mereka menentang aturan militer.

Baca juga: Khawatir Nasib Rohingya dalam Kudeta Myanmar, DK PBB Bakal Bertemu

"Kali ini akan berbeda"

Negara bagian Rakhine, rumah bagi Rohingya dan mayoritas etnis Rakhine Buddha, telah menjadi pusat konflik selama beberapa dekade.