Ratusan Akun Palsu Berbahasa Asing Muncul Mendukung Otsus Papua

Mengapa otsus jadi perdebatan?

Otsus diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001. UU itu kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otsus di Papua Barat.

Salah satu pasal dalam UU itu menyebut penerimaan dana otsus berlaku selama 20 tahun, yang artinya aturan itu berlaku hingga tahun 2021.

Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas, menyebut otsus diberlakukan pemerintah sebagai bentuk resolusi konflik terhadap gerakan separatisme yang terjadi di Papua.

Pada bulan September lalu, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan status otsus bagi Papua tetap berlaku selepas tahun 2021.

Hanya dana otsus, kata Mahfud, yang akan diperpanjang pemerintah melalui revisi pasal 34 di UU Otsus.

Baca juga: BPK Segera Periksa Dugaan Dana Otsus Papua yang Dideposito

Di sisi lain, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mengatakan evaluasi otsus secara keseluruhan diperlukan, tak hanya soal dana.

Pasalnya, kata Timotius, banyak hal yang diatur dalam otsus yang hingga saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah mengenai pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, hingga Komisi Hukum Ad Hoc.

"Masih banyak sekali (yang belum terlaksana). Ini jadi concern MRP untuk evaluasi secara total," kata Timotius.

Sebelumnya, MRP menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (otsus) di lima wilayah adat pada 17-18 November untuk menjaring aspirasi publik mengenai otsus. Hingga kini, baru satu RDP yang terlaksana, yakni di Kabupaten Biak Numfor.

Pada RDP di Merauke, sebanyak 54 orang ditangkap karena pesertanya dituduh melakukan makar dan melanggar protokol kesehatan Covid-19, meski kemudian mereka semua dilepaskan kembali karena kurang bukti.

Timotius Murib menyesalkan apa yang terjadi.

Baca juga: Mendagri Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua

"Otsus mau lanjut atau batal itu tergantung hasil evaluasi terlebih dahulu. Ini mau MRP evaluasi, polisi datang, bubarkan dengan alasan Covid-19. Kami hargai itu karena saat ini kita harus concern soal Covid.

"Tapi coba hargai juga karena MRP itu lembaga negara. Yang evaluasi otsus itu rakyat Papua melalui MRP dan DPRD, seperti di atur di UU otsus. Kalau tidak seperti itu, pemerintah bohong namanya.

"Kami MRP tidak bicara tentang kemerdekaan Papua. Itu urusan, agenda Tuhan. Kami bicara masalah kehidupan, pasal-pasal dalam Otsus," kata Timotius.

Sebelumnya, Kepala Polda Papua. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw. telah mengeluarkan maklumat pelaksanaan RDP.

Maklumat itu, antara lain, mengatur bahwa RDP tak boleh diikuti lebih dari 50 orang untuk mencegah penularan Covid-19 dan melarang makar.

Mempertimbangkan apa yang terjadi, Timotius Murib mengatakan pihaknya akan menunda RDP sampai waktu yang belum ditentukan.

Baca juga: Kemenkeu: Ada Dana Otsus Papua Rp 1,85 Triliun yang Didepositokan

Apa yang akan dilakukan pemerintah?

Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI, Laus Rumayom, mengatakan timnya akan melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat pada awal Desember untuk membicarakan sejumlah hal, dari Pilkada hingga otsus.

"Juga mungkin nanti akan mendengar aspirasi, bagaimana dinamika MRP dan proses RDP yang kemarin dilakukan. Ada yang yang berjalan, tidak berjalan, ada yang dilarang... itu kan menimbulkan ketidakpercayaan publik tehadap otsus.

"Sebenarnya ini hal yang mudah untuk kita didialogkan, karena masalahnya jelas, orangnya jelas, kebijakannya jelas, UU dan anggarannya jelas, tapi malah kemudian buyar," kata Laus.

Laus, yang sebelumnya tercatat sebagai dosen di Universitas Cenderawasih itu lanjut mengatakan pendapat masyarakat Papua perlu didengar terkait dengan otsus.

Sejak tahun 2002 hingga 2020 ini, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 94 triliun.

Baca juga: Dana Otsus Rp 126,9 Triliun Belum Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Tiap tahunnya, dana yang diperoleh kedua provinsi itu pun meningkat. Pada 2021, pemerintah menganggarkan Rp7,8 triliun untuk dua provinsi itu, meningkat 3,3% dari tahun 2020.

Dalam rapat terbatas di bulan Maret lalu, Jokowi meminta jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus.

"Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-delivered ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa.

"Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat," kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman setneg.go.id.

Baca juga: Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Sarankan investigasi pemerintah

Kembali terkait sejumlah foto palsu untuk mempromosukan otsus, peneliti dan pengajar Universitas Leiden, Peter Burger, menyarankan pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi temuan itu.

"Saya pikir, ini adalah tugas yang jelas untuk pemerintah mana pun untuk menginvestigasi hal ini karena ini berkaitan dengan kebijakan nasional.

"Ini tentang demokrasi, tentang apakah sebuah informasi bisa dipercaya. Jadi jelas, pemerintah perlu memperhatikan hal ini," ujar Peter.

Di sis lain, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, tak merespons hal ini dengan spesifik.

Ia hanya mengatakan pemerintah tak bisa berspekulasi terkait pihak-pihak dalam pemberitaan dan hanya meminta masyarakat bijak bermedia sosial.

"Pemerintah oleh karenanya menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial," pungkasnya.

Baca juga: APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda