Jelang Pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi Klaim Covid-19 Terkendali di Yangon

NAYPYITAW, KOMPAS.com – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengklaim bahwa wabah virus corona telah dikendalikan di wilayah Yangon.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat partai dua pekan sebelum pemilihan umum (pemilu) dimulai sebagaimana dilansir dari Coconuts, Senin (26/10/2020).

Dia menambahkan kota tersebut tela melonggarkan tindakan lockdown. Yangon sendiri mencatat 24.820 kasus atau sekitar 1.000 sehari sejak lonjakan dimulai dua bulan lalu.

Suu Kyi mengatakan bahwa hal itu tidak berarti orang harus mengabaikan perintah untuk tetap tinggal di rumah.

Baca juga: Jelang Pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi Beri Hak Suara Lebih Awal

“Urutannya tetap dan begitu pula regulasinya. Harap bersabar dan ikuti aturan. Di Yangon, kami sekarang bisa mengontrol angkanya, tapi ini baru permulaan,” kata Suu Kyi.

Dia menambahkan kendati jumlah kasus Covid-19 harian teah menurun, bukan berarti Yangun telah sepenuhnya berhasil dikendalikan karena ada kemungkinan kasusnya masih naik turun.

Dia menambahkan, dibandingkan dengan gelombang ketiga Covid-19 yang melanda negara lain, Myanmar bukanlah yang terburuk maupun yang terbaik.

“Jika kami dapat mengontrolnya sekarang, kami dapat mengatakan banyak yang telah ditingkatkan,” sambung Suu Kyi.

Baca juga: Dihantam Pandemi dan Krisis Parah, Warga Miskin Myanmar Makan Tikus

Menurut grafik nasional, wilayah Yangon menempati urutan pertama dalam jumlah kasus Covid-19 diikuti oleh Bago.

Selanjutnya, negara bagian Rakhine menempati posisi ketiga dan posisi keempat ditempati oleh Mandalay.

“Jadi setiap orang di wilayah itu perlu lebih berhati-hati dan tetap aman,” tambah Suu Kyi.

Negara tersebut sedianya akan melangsungkan pemilu pada 8 November mendatang.

Baca juga: Tentara Myanmar Buka-bukaan soal Genosida Rohingya: Tembak Semua dan Perkosa

Awal bulan ini, Human Rights Watch (HRW) mengecam pemilu di Myanmar sebagai “cacat fundamental”.

Organisasi tersebut mengatakan pemilu di Myanmar “dirusak oleh masalah sistemik dan pelanggaran hak” yang akan merampas hak rakyat untuk memilih pemerintah mereka secara adil.

“Merupakan tonggak penting bagi Myanmar untuk mengadakan pemilu multipartai kedua, tetapi betapapun panjangnya antrean pemungutan suara, pemilu ini secara fundamental akan cacat,” kata Brad Adams, Direktur HRW wilayah Asia.

Dia menambahkan pemilu di Myanmar tidak akan pernah bisa bebas dan adil selama seperempat kursi di parlemen sudah diberikan jatah kepada militer.

Baca juga: Militer Myanmar Bantah Pengakuan 2 Tentara tentang Rencana Pemusnahan Muslim Rohingya

Selain itu, HRW juga menyoroti laporan media pemerintah, sensor, penangkapan, dan tidak diperbolehkannya etnis Rohingnya mengikuti pemilu.

Kendati demikian, dukungan publik Myanmar untuk Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, tetaplah tinggi.