Muncul Wacana Terapkan Surat Izin dan Pelat Nomor bagi Sepeda di Malaysia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Sebuah wacana menghebohkan publik Malaysia, di mana sepeda bakal diberikan pelat nomor dan membutuhkan surat izin untuk mengendarainya.

Rencana itu muncul melalui pemberitaan koran setempat, Utusan Malaysia, yang mengutip Institut Penelitian Keselamatan di Jalan Malaysia (MIROS).

Saat ini, bersepeda merupakan kegiatan yang paling diminati di tengah pandemi virus corona, di mana publik diharuskan rutin berolahraga untuk menjaga imun.

Baca juga: Kemenhub Bantah Bakal Pungut Pajak Sepeda

Kegiatan mengayuh sepeda itu pun bisa dilakukan sendiri atau berombongan, dengan menjelajahi berbaia tempat menarik yang tak bisa dijangkau mobil.

Namun dalam pandangan MIROS, bentuk olahraga itu kini menjadi sorotan seiring semakin banyak cyclist yang nggowes di jalanan.

Mulai banyaknya pesepeda ditakutkan bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalanan. Karena itu, MIROS pun menyuarakan sebuah wacana.

Seperti dikutip World of Buzz Rabu (16/9/2020), mereka menyarankan agar setiap kendaraan bertenaga manusia itu dipasangi pelat nomor.

"MIROS kini mengkaji penggunaan pelat dan surat izin di tengah meningkatnya tren dan ketertarikan warga untuk bersepeda," kata Direktur Jenderal Ir Ts Dr Khairil Anwar Abu Kassim.

Tak pelak, wacana tersebut menimbulkan perdebatan di netizen "Negeri Jiran". Ada yang setuju jika sepeda mendapatkan tanda seperti di kendaraan bermotor.

Baca juga: Ramai Dibicarakan, Ini Sejarah Pajak Sepeda di Indonesia

"Usul yang bagus. Pemerintah tentu akan dimudahkan memberikan denda dan hukuman jika ada sepeda yang tidak memakai pelak," kata salah satu warganet.

Sementara pengguna media sosial lain berpendapat, seharusnya pemerintah memprioritaskan memberikan lajur khusus bagi pesepeda.

"Anyway, pelak tak menjamin bakal selamat. Pemerintah jangan menggampangkan langkah untuk menyelesaikan isu serius," tulisnya.

Rencana terhadap cyclist juga dirasakan di negara tetangga, Indonesia. Bedanya, di Tanah Air mengenai rumor pemerintah bakal mengenakan pajak.

Pengenaan pajak ini pun bukan hal baru, karena pemerintah kolonial lebih dahulu menerapkannya melalui plembir, atau peneng.

Baca juga: Ramai Pajak Sepeda, 5 Negara Ini Malah Berikan Insentif bagi Pesepeda

Aturan ini semakin ketat pada masa pendudukan Jepang, di mana otoritas tak segan-segan menjatuhkan denda bagi yang belum membayar.

Biasanya, pemerintah Jepang akan mengumumkan kepada siapa pun agar segera membayarkan pajak sepeda di kantor terdekat lewat koran.

Kementerian Perhubungan melalui juru bicaranya Adita Irawati dalam pemberitaan Kompas.com 1 Juli 2020 membantah kabar tersebut.

Melalui keterangan tertulis, Adita menerangkan kementerian menggodok aturan terkait aspek keselamatan pada pesepeda.

Baca juga: Wali Kota Pontianak Minta ASN Bersepeda ke Kantor Setiap Jumat