Tolak Rencana Trump Turunkan Militer, Menhan AS: Hanya untuk Situasi Mendesak

Kompas.com - 04/06/2020, 09:36 WIB
Menteri Pertahanan AS Mark Esper. AFP / ZAKARIA ABDELKAFIMenteri Pertahanan AS Mark Esper.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada Rabu (3/6/2020) menentang adanya penerapan hukum yang jarang digunakan, seperti mengerahkan militer untuk mengatasi protes nasional atas kebrutalan polisi terhadap warga Afrika-Amerika.

"Saya tidak mendukung penerapan undang-undang pemberontakan," ujar Esper sebagaimana dilansir AFP, dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata bahwa dia bisa memanggil tentara untuk meredam protes massa.

"Saya selalu percaya dan akan terus percaya bahwa Garda Nasional sudah sangat tepat dalam bekerja di ranah domestik sebagai otoritas sipil dalam situasi seperti ini," tambahnya. 

Baca juga: George Floyd, Bisakah Trump Mengerahkan Tentara dalam Menghadapi Unjuk Rasa?

Dia juga mengatakan, "Opsi pengaktifan tugas (militer) hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi yang mendesak dan mengerikan," ujarnya kepada wartawan di Pentagon.

"Kita tidak sedang berada dalam situasi itu saat ini."

Diketahui pada Senin lalu, Trump memperingatkan bahwa dia bisa memobilisasi semua sumber daya federal yang tersedia, baik sipil maupun militer, untuk melawan protes massa yang terjadi di hampir penjuru AS dan menewaskan sembilan orang.

Aksi protes massa yang rusuh itu buntut dari kematian George Floyd, pria Afrika-Amerika oleh polisi kulit putih Minneapolis, Derek Chauvin.

Baca juga: Mantan Kepala Pentagon: Trump Berusaha Memecah Belah Amerika

Trump mengatakan bahwa negaranya telah dicengkeram oleh profesional anarkistis, gerombolan perusuh, pembakar, penjarah, kriminal, Antifa, dan lainnya.

Jika kota-kota di negara bagian AS itu tidak dapat lagi dikontrol, Trump mengatakan akan "menyebarkan militer AS dan dengan cepat menyelesaikan berbagai permasalahan mereka".

Ketika ditanya kapan Trump akan menerapkan undang-undang pemberontakan 1807 dan menugaskan tentara, Pentagon mengatakan "Tidak".

Halaman:

Sumber AFP
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

35 Hari Berlayar, 57 Pelaut Secara Misterius Terinfeksi Covid-19

35 Hari Berlayar, 57 Pelaut Secara Misterius Terinfeksi Covid-19

Global
AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

Global
WHO: Banyak Negara Menuju 'Arah yang Salah' Tangani Covid-19

WHO: Banyak Negara Menuju "Arah yang Salah" Tangani Covid-19

Global
Siap Luncurkan Pesawat ke Mars, Uni Emirat Arab Akan Cetak Sejarah

Siap Luncurkan Pesawat ke Mars, Uni Emirat Arab Akan Cetak Sejarah

Global
Bosan Hidup di Karantina, Jair Bolsonaro Ingin Tes Covid-19 Lagi

Bosan Hidup di Karantina, Jair Bolsonaro Ingin Tes Covid-19 Lagi

Global
Pekerja Indonesia Tak Sadarkan Diri di Arab Saudi, Diduga Disiksa

Pekerja Indonesia Tak Sadarkan Diri di Arab Saudi, Diduga Disiksa

Global
Terungkap, Bus Terjun ke Waduk dan Bunuh 21 Orang karena Si Sopir Balas Dendam

Terungkap, Bus Terjun ke Waduk dan Bunuh 21 Orang karena Si Sopir Balas Dendam

Global
Janji Kampanye Joe Biden: Reformasi Imigrasi Jadi Agenda Utama

Janji Kampanye Joe Biden: Reformasi Imigrasi Jadi Agenda Utama

Global
Kasus Covid-19 Dunia Capai 1 Juta dalam 5 Hari, Ini Peringatan WHO

Kasus Covid-19 Dunia Capai 1 Juta dalam 5 Hari, Ini Peringatan WHO

Global
Pejabat Gedung Putih Sebut Joe Biden Calon Anggota Partai Komunis China

Pejabat Gedung Putih Sebut Joe Biden Calon Anggota Partai Komunis China

Global
Selama Jadi Presiden AS, Trump Membuat 20.000 Klaim Palsu dan Menyesatkan

Selama Jadi Presiden AS, Trump Membuat 20.000 Klaim Palsu dan Menyesatkan

Global
Wakil Presiden Pantai Gading Mengundurkan Diri Setelah PM Meninggal

Wakil Presiden Pantai Gading Mengundurkan Diri Setelah PM Meninggal

Global
Rusia Sebut Perubahan Hagia Sophia Jadi Masjid Masalah Internal Turki, tapi...

Rusia Sebut Perubahan Hagia Sophia Jadi Masjid Masalah Internal Turki, tapi...

Global
[POPULER GLOBAL] Ancaman Yunani ke Turki soal Hagia Sophia | 71 Orang Tertular Covid-19 dari 1 Wanita

[POPULER GLOBAL] Ancaman Yunani ke Turki soal Hagia Sophia | 71 Orang Tertular Covid-19 dari 1 Wanita

Global
Warga Yahudi di Inggris Menolak Keras Aneksasi Israel atas Tepi Barat

Warga Yahudi di Inggris Menolak Keras Aneksasi Israel atas Tepi Barat

Global
komentar
Close Ads X