Korea Selatan Mulai Cabut Izin Dokter yang Mogok Kerja

SEOUL, KOMPAS.com - Korea Selatan mulai mencabut izin dokter yang ikut serta dalam aksi mogok kerja.

Asosiasi Medis Korea Selatan (KMA) pada Selasa (19/3/2024) mengatakan, Pemerintah telah membekukan izin praktik dua dokter.

Itu menjadi tindakan hukuman pertama atas aksi mogok kerja yang telah berlangsung selama sebulan oleh para dokter, yang menyebabkan kekacauan layanan kesehatan di "Negeri Gingseng". 

Ribuan dokter junior seperti diketahui telah berhenti bekerja pada 20 Februari.

Mereka memprotes reformasi Pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lebih banyak tenaga medis untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan menangani populasi yang menua dengan cepat.

Aksi mereka pun memaksa rumah sakit untuk membatalkan perawatan dan operasi yang krusial termasuk kemoterapi dan operasi caesar.

Pemerintah Korea Selatan telah berulang kali mendesak para dokter untuk kembali ke pasien mereka, memperingatkan akan adanya tindakan hukum jika mereka tidak patuh.

Namun, kebuntuan semakin meningkat, dengan para dokter senior sekarang mengancam akan bergabung dengan rekan-rekan junior mereka dan tidak ada pembicaraan serius yang dilakukan.

Terbaru, dua pengurus dari Asosiasi Medis Korea Selatan diberitahu pada hari Senin (18/3/2024) bahwa lisensi mereka telah ditangguhkan selama tiga bulan, konon karena menghasut aksi mogok kerja.

"Kedua pengurus tersebut, Kim Taek-woo dan Park Myung-ha, telah menerima pemberitahuan tersebut kemarin," kata Juru bicara Asosiasi Medis Korea Selatan, Lee Seok-young, kepada AFP.

Seorang Juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan, Pemerintah tidak akan memberikan konfirmasi mengenai tindakan administratif spesifik yang diambil terhadap dokter-dokter tertentu.

"Taktik imidasi"

KMA sebelumnya menuduh Pemerintah menggunakan "taktik intimidasi" untuk memaksa dokter kembali bekerja, dan mengatakan bahwa hal itu mengubah negara menjadi "negara totaliter".

Di bawah hukum Korea Selatan, para dokter dilarang melakukan mogok kerja, dan Pemerintah telah meminta polisi untuk menyelidiki orang-orang yang terkait dengan penghentian tersebut, termasuk para pengurus di KMA.

"Pemerintah sangat menyesalkan situasi saat ini di mana bahkan para profesor mempertimbangkan untuk mengundurkan diri mengikuti jejak para peserta pelatihan," kata Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan kedua Park Min-soo kepada para wartawan pada Selasa ini.

"Sekali lagi, pemerintah bersedia untuk berbicara dengan komunitas medis kapan saja tanpa syarat," katanya.

Namun, Seoul sebelumnya telah menekankan bahwa bukanlah pilihan untuk mengubah rencana reformasi layanan kesehatan.

Dalam rencananya, Korea Selatan ingin menambah 2.000 mahasiswa kedokteran setiap tahun mulai 2025 untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai salah satu rasio dokter-ke-penduduk terendah di antara negara-negara maju.

Sementara, para dokter mengatakan bahwa mereka khawatir reformasi ini akan mengikis kualitas layanan dan pendidikan kedokteran.

Kata Presiden Korea Selatan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari Selasa mengatakan bahwa reformasi tersebut diperlukan, dan menyesalkan adanya penolakan keras dari para dokter.

"Lisensi medis yang diberikan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengancam dan mengacaukan masyarakat," kata Yoon.

Ia menyebut, reformasi ini akan memperkuat perawatan medis yang penting di daerah-daerah (non ibukota).

Para ahli mengatakan bahwa salah satu masalah terbesar dalam sistem medis Korea Selatan adalah banyaknya dokter yang terkonsentrasi di daerah metropolitan Seoul yang menyebabkan masalah akses di daerah pedesaan.

Pekan lalu, para dokter junior mengatakan, mereka telah mengajukan "surat permohonan intervensi darurat" dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Para dokter mengeklaim bahwa mereka "dipaksa" oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Pemerintah Korea Selatan telah menepis klaim tersebut.

Rencana reformasi mendapat dukungan luas dari masyarakat, namun jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh media lokal menunjukkan bahwa 34 persen masyarakat menginginkan pemerintah melakukan perundingan untuk mengakhiri kebuntuan.