Wisata Menggeliat, Perekonomian Sri Lanka Kembali Pulih

KOLOMBO, KOMPAS.com - Kunjungan wisatawan ke Sri Lanka semakin meningkat menjadikan perekonomian negara tersebut kembali pulih.

Sebelumnya, Sri Lanka dilanda krisis ekonomi yang belum pernah terjadi. Tetapi pada kuartal keempat 2023 ekonominya semakin kuat.

Pertanian, industri dan jasa mendorong ekspansi menjadi 4,5 persen pada kuartal Desember dibandingkan dengan kontraksi 12,4 persen pada tahun sebelumnya, menurut departemen sensus dan statistik.

Namun perekonomian menyusut sebesar 2,4 persen secara keseluruhan selama tahun 2023 dibandingkan dengan kontraksi sebesar 7,8 persen pada 2022.

Yakni ketika negara tersebut gagal membayar utang luar negerinya sebesar $46 miliar.

"Perekonomian Sri Lanka mengalami semacam dualitas pada tahun 2023," kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP pada Sabtu (16/3/2024).

Departemen tersebut juga mencatat bahwa paruh pertama tahun ini pertumbuhannya negatif, sementara perekonomian bangkit kembali pada paruh kedua.

"Ledakan pariwisata yang telah lama ditunggu-tunggu terjadi menjelang akhir tahun ini," kata departemen tersebut seraya menambahkan bahwa pengiriman uang dari para pekerja juga telah meningkat.

Selain itu, jumlah wisatawan yang mengunjungi negara Asia Selatan melonjak menjadi 210.000 pada Desember, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 91.900.

Sri Lanka saat ini sedang menarik pinjaman dana talangan sebesar $2,9 miliar selama empat tahun dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan sedang melakukan pembicaraan dengan kreditor asing mengenai restrukturisasi utang.

Puncak krisis ekonomi pada 2022 menyebabkan kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan selama berbulan-bulan setelah pulau tersebut kehabisan devisa untuk membayar impor.

Sedangkan kerusuhan sipil yang memaksa presiden pada saat itu, Gotabaya Rajapaksa, digulingkan ketika para pengunjuk rasa menyerbu kediamannya pada Juli tahun itu.

Penggantinya, Ranil Wickremesinghe, telah menggandakan pajak, menarik subsidi energi, dan menaikkan harga kebutuhan pokok untuk meningkatkan pendapatan negara.