Menengok Proses Pencoblosan WNI di Italia, Jerman, dan Belanda...

ROMA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pemilu 2024 Republik Indonesia (RI) di Italia tidak semulus di Swiss.

Sebab, beberapa warga negara Indonesia (WNI) di Italia mengaku tidak mendapatkan surat suara.

Kekecewaan kalangan yang tidak bisa mengikuti pemilu tahun ini di Itallia bersliweran di dunia maya.

Ketua Pelaksana Pemilu Luar Negeri (PPLN) Italia, Mistin, mengakui adanya kendala tersebut.

"Kekurangan selalu ada, meskipun kami sudah bekerja sangat maksimal," ujar Mistin ketika dihubungi Kompas.com pada Minggu (11/2/2024).

PPLN Italia, imbuh Mistin, tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Kami sudah mendata dengan maksimal, kami juga telepon ke yang bersangkutan, kalau sampai ada yang kurang jelas, dan data di Italia selalu berubah," katanya.

Jika tetap ada yang tidak mendapatkan surat suara, semua karena permasalah data calon pemilih.

"Kami sama sekali tidak ada maksud untuk menghilangkan suara kalangan tertentu," beber Mistin.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, PPLN di sejumlah negara di Eropa, tidak terkecuali di Italia, telah bekerja maksimal, namun pendataan calon pemilih menjadi titik awal permasalahan yang ada.

Misalnya, nama calon pemilih biasanya di paspor yang diterbitkan di luar negeri tidaklah mencantumkan nama belakang suami. Dengan begitu, surat suara lewat pos akan kembali ke PPLN.

"Perpindahan alamat juga menjadi titik lemah pendataan calon pemilih," imbuh Mistin.

Mistin mengaku harus siap 24 jam dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPLN.

"Kami tidak jarang rapat (lewat Aplikasi) Zoom pukul 03.00 karena di Jakarta itu sudah pagi," katanya.

Ia pun bersyukur banyak pihak juga memberikan dukungan kepada PPLN di Italia.

"Banyak dukungan dan terima kasih dari masyarakat Indonesia juga," katanya.

PPLN Italia sendiri menyediakan minuman dan snack gratis untuk pemilih yang datang ke lokasi.

PPLN Italia memiliki 1.802 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum pencoblosan di lakukan per 10 Februari 2024.

Mereka terbagi menjadi satu TPS di Roma, dan Kotak Suara Keliling (KSK) di Milan, Siprus, serta Malta.

"Malta, Siprus dan Roma lancar. Bahkan Daftar Pemilih Khusus mendapatkan surat suara semua. Kami saat ini masih menunggu bagaimana dengan KSK Milan," kata Mistin.

Milan menjadi titik krusial karena jumlah surat suara untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak sebanding dengan alokasi dari KPU Jakarta.

Sesuai peraturan, KPU Jakarta hanya akan memberikan 2 persen surat suara untuk DPT.

Di Milan, imbuh Mistin, surat suara yang tersedia hanya 7 buah.

"Tidak sebanding dengan jumlah pemilih tambahan yang mencapai 172 orang," kata wanita yang sudah berkecimpung dalam PPLN sejak tahun 2009 ini.

Kendati demikian, Mistin mengaku bahwa di PPLN Milan, sedikitnya 291 pemilih terlayani.

"Jumlah pemilih di Italia naik 57 persen dibanding tahun 2019," tegas Mistin.

Pemilihan di negara lain

PPLN Frankfurt, Jerman, salah satu PPLN dengan jumlah pemilih yang besar, juga tidak mulus.

Coblosan yang yang seharusnya dibuka pukul 08.00 waktu setempat, molor satu setengah jam.

"Ada ratusan surat suara yang belum ditandatangani ketua PPLN," ujar Gendhis, salah satu warga negara Indonesia di Frankfurt.

Sesuai peraturan, tanpa tanda tangan ketua PPLN, surat suara dianggap tidak akan sah.

Lokasi inti pencoblosan, misalnya bilik suara yang seharusnya steril dari telefon genggam, juga tidak bisa diterapkan di lapangan.

"Secara teknis memang belum dipikirkan panitia kayaknya, bagaimana penyimpanan telepon genggam," imbuh Gendhis.

Selain keterlambatan satu setengah jam, tidak terlihat ada kendala berarti dalam coblosan di Frankfurt.

Jerman, dengan jumlah DPT paling besar di Eropa, terbagi dalam dua PPLN, yakni Frankfurt dan Berlin.

PPLN Belanda, yang berlokasi di Den Haag, juga tidak mulus.

Sedikitnya 6.000 surat suara tidak tergunakan.

Yuke, salah satu diaspora Indonesia di Belanda, mengatakan tidak tergunakannya sekitar 6.000 surat suara karena animo pemilih yang rendah.

Renny Mayasari, warga Indonesia yang tinggal di Sciedam, mengaku tidak mendapatkan kesulitan dalam pencoblosan di Den Haag.

"Ada antre, tapi tidak terlalu lama," katanya.