Hasil Referendum: Warga Australia Tolak Hak Suara untuk Masyarakat Adat

SYDNEY, KOMPAS.com - Sekitar 61 persen warga Australia memilih “Tidak” dalam referendum bersejarah yang digelar pada Sabtu (14/10/2023). 

Referendum di Australia tersebut menanyakan kepada pemilih apakah setuju mengubah konstitusi negara untuk mengakui hak suku Aborigin dan masyarakat Kepulauan Selat Torres melalui pembentukan badan penasihat Masyarakat Adat, “Suara untuk Parlemen”.

Badan penasihat itu diketahui bisa memberi masukan kepada parlemen Australia mengenai berbagai isu terkait komunitas Masyarakat Adat.

Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Australia menolak untuk mengakui hak masyarakat adat atau Bangsa Pertama (First Peoples) dalam konstitusi.

Bangsa Pertama merujuk kepada kelompok masyarakat yang nenek-moyangnya sudah ada di Benua Amerika atau Australia jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa.

Tidak seperti bangsa-bangsa lain dengan sejarah yang sama, seperti Kanada dan Selandia Baru, Australia belum secara resmi mengakui atau mencapai kesepakatan dengan Bangsa Pertamanya.

Masyarakat suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menyumbang 3,8 persen dari total jumlah penduduk Australia yang mencapai 26 juta jiwa dan telah menghuni negara itu selama 60.000 tahun.

Namun, komunitas itu tidak tercantum di dalam konstitusi Australia dan berdasarkan sebagian besar ukuran sosial-ekonomi, mereka adalah kelompok yang paling dirugikan.

Menanggapi hasil referendum, para pemimpin Masyarakat Adat Australia kemudian pada Minggu (15/10/2023) menyerukan keheningan dan perenungan selama sepekan.

“Ini adalah ironi yang pahit. Orang-orang yang baru menghuni benua ini selama 235 tahun menolak mengakui mereka yang sudah tinggal di tanah ini selama 60 ribu tahun dan lebih lama adalah di luar nalar,” kata para pemimpin Masyarakat Adat dalam pernyataan yang dirilis ke media sosial, dikutip dari Reuters.

Para pemimpin mengatakan mereka akan mengibarkan bendera Aborigin dan Kepulauan Selat Torres setengah tiang untuk pekan ini dan menyerukan lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Jade Ritchie, yang berkampanye untuk pilihan "Ya" setelah hasil referendum keluar pada Sabtu, mengatakan seluruh negara Austrakua harus berduka atas hilangnya kesempatan.

“Kita pernah punya kesempatan untuk melakukan perubahan nyata. Kesenjangan ini, ketidakberuntungan ini, pencabutan hak seluruh bagian masyarakat kita…. kita membicarakan hal ini sepanjang waktu dan pemerintah demi pemerintah mencoba untuk mengatasi masalah ini dan di sinilah kita dengan proposal yang sangat moderat dan adil serta cara praktis ke depan, dan itu tidak diterima,” kata Jade kepada Reuters.

Sementara itu, Kantor berita AFP melaporkan, meski mayoritas warga Aborigin Australia mendukung referendum, sebagian menentangnya karena dipandang sebagai indikasi yang tidak akan membawa perubahan berarti.

Warren Mundine, seorang warga Masyarakat Adat, yang mendukung penolakan referendum mengatakan kepada stasiun televisi ABC pada Minggu bahwa dia bersyukur referendumnya gagal.

Kampanye dari oposisi kerap menakut-nakuti tentang peran dan keefektifan dewan the "Voice" dan mendorong orang-orang untuk memilih "tidak" jika mereka tidak yakin.

Perdebatan juga disertai dengan disinformasi yang menunjukkan seolah-olah "Voice" akan berujung pada perampasan lahan, menciptakan sistem apartheid seperti di Afrika Selatan atau bahwa bagian dari plot Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertaruhan PM Albanese

Perdana Menteri Anthony Albanese mempertaruhkan modal politik yang signifikan pada referendum hak suara Masyarakat Adat atau the Voice.

Tetapi, para pengkritiknya mengatakan ini adalah kesalahan terbesarnya sejak ia berkuasa pada Mei 2022.

Pemimpin Oposisi Peter Dutton mengatakan referendum itu adalah pemungutan suara “yang tidak dibutuhkan oleh Australia” dan hanya mengakibatkan perpecahan.

Salah satu alasan terbesar kegagalan referendum itu adalah tidak adanya dukungan bipartisan. Apalagi, para pepimpin partai konservatif besar mengkampanyekan suara penolakan atau "Tidak".

Belum pernah ada referendum di Australia yang berhasil diloloskan tanpa dukungan bipartisan.

Aktivis dan cendekiawan Aborigin, Marcia Langton, mengatakan kerja selama puluhan tahun untuk membangun rasa percaya di kalangan warga Australia telah gagal.

"Rekonsiliasi sudah mati," kata Langton kepada sebuah stasiun TV masyarakat adat, dikutip dari AFP.