UPDATE Kudeta Niger: Afrika Barat Setuju Aktifkan Pasukan Siaga

ACCRA, KOMPAS.com - Para panglima militer Afrika Barat bertemu di Ghana pada Kamis (17/8/2023), untuk membahas kemungkinan intervensi bersenjata guna membalikkan kudeta Niger.

Khawatir dengan serangkaian pengambilalihan kekuasaan oleh militer di wilayah tersebut, Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah setuju untuk mengaktifkan pasukan siaga untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Niger.

ECOWAS menuntut para pemimpin kudeta Niger untuk membebaskan Presiden Mohamed Bazoum setelah penggulingannya pada tanggal 26 Juli.

Mereka memperingatkan ECOWAS dapat mengirimkan pasukan jika negosiasi gagal.

"Demokrasi adalah apa yang kami perjuangkan dan itulah yang kami dorong," jelas Kepala Staf Pertahanan Nigeria, Jenderal Christopher Gwabin Musa, pada pertemuan di Accra, dikutip dari AFP.

"Fokus dari pertemuan kami bukan hanya untuk bereaksi terhadap berbagai peristiwa, tetapi untuk secara proaktif memetakan arah yang menghasilkan perdamaian dan mempromosikan stabilitas," tambahnya.

Pasukan ECOWAS telah melakukan intervensi dalam keadaan darurat lainnya sejak 1990, termasuk dalam perang di Liberia dan Sierra Leone.

Pantai Gading, Benin, dan Nigeria diperkirakan akan menyumbangkan pasukan, namun belum ada rincian yang muncul mengenai potensi operasi di Niger.

Abdel-Fatau Musah, seorang komisaris ECOWAS untuk urusan politik, perdamaian dan keamanan, mengatakan pertemuan di Accra akan menyempurnakan detail jika blok ini menggunakan cara-cara kekerasan yang paling utama.

Pertemuan dua hari ini akan berakhir pada hari ini, Jumat (18/8/2023), ketika para kepala pertahanan diharapkan untuk mengumumkan langkah selanjutnya.

"Junta militer di Niger memainkan permainan kucing-kucingan dengan ECOWAS. Mereka telah melanggar konstitusi mereka sendiri dan protokol ECOWAS. Otoritas militer di Niger tampaknya tetap membangkang," kata Musah.

Para jenderal yang menahan Bazoum menyalahkan memburuknya keamanan di negara itu untuk melakukan kudeta.

Mereka mengancam akan menuntutnya dengan tuduhan pengkhianatan, tetapi juga mengatakan bahwa mereka terbuka untuk negosiasi.

Rusia dan Amerika Serikat telah mendesak solusi diplomatik untuk krisis ini.

ECOWAS telah menerapkan sanksi perdagangan dan keuangan sementara Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat telah menangguhkan program-program bantuan.

Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan,mereka ingin Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta, dan menambahkan di media sosial bahwa Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Perancis dan AS.

"Jerman mendukung upaya-upaya regional untuk menyelesaikan krisis di Niger. Tujuan kami adalah untuk memulihkan tatanan konstitusional," ujar Kementerian tersebut.