Jambore Pramuka Dunia di Korsel Habiskan Rp1,34 Triliun, Alokasi Anggaran Dipertanyakan

SEOUL, KOMPAS.com – Alokasi anggaran penyelenggaraan Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan dipertanyakan.

Sebab, banyak dana justru dipakai untuk biaya operasional dan personel, alih-alih menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi para peserta.

Sebagaimana diberitakan Kantor berita Yonhap pada Senin (7/8/2023), sebagian besar dana publik di Korea Selatan yang diperuntukan untuk pelaksanaan Jambore Pramuka Dunia 2023 bukan untuk membangun infrastruktur, seperti bilik kamar mandi dan toilet di lokasi perkemahan.

Yonhap memberitakan hal itu dengan merujuk pada data yang diberikan oleh penyelenggara Jambore pada Senin.

“Hal ini telah menimbulkan kecurigaan apakah pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam pengelolaan jambore selama ini telah menggunakan dana publik secara memadai," tulis Yonhap.

Kecurigaan terutama muncul ketika terungkap ada lebih dari 90 kasus yang dilaporkan mengenai perjalanan bisnis ke luar negeri yang dilakukan oleh para pegawai negeri atas nama penelitian.

Menurut data yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jeolla Utara, dan panitia penyelenggara jambore pada Senin, akumulasi anggaran yang digunakan untuk menjalankan acara dan pengeluaran terkait mencapai 117,1 miliar won atau sekitar Rp1,34 triliun.

Dari total tersebut, lapor Yonhap, sebanyak 74 persen atau 87 miliar won, telah digunakan untuk menutupi biaya personel untuk panitia penyelenggara dan biaya operasional. Ini termasuk biaya yang terkait dengan perjalanan dan makanan untuk Pramuka, dan konser K-pop untuk jambore.

Sedangkan, pengeluaran untuk infrastruktur perkemahan, termasuk fasilitas air dan pembuangan limbah, tempat parkir, serta pendingin, mencapai 20,5 miliar won.

Sementara, pengeluaran untuk toilet, kamar mandi, dan air minum di perkemahan tercatat mencapai 13 miliar won atau 11 persen dari total pengeluaran.

Data juga menunjukkan bahwa para pejabat, seperti dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan, dan pemerintah provinsi Jeolla Utara, melakukan puluhan perjalanan ke luar negeri yang mewah selama delapan tahun dengan kedok studi banding untuk Jambore.

Pada Mei 2018 misalnya, lima pejabat dari provinsi tersebut melakukan perjalanan selama delapan hari ke Swiss dan Italia dengan dalih untuk menyelidiki kasus-kasus penyelenggaraan jambore yang sukses.

Perjalanan tersebut termasuk kunjungan ke tempat-tempat wisata, seperti Interlaken, Lucerne, Milan, dan Venesia. Namun, Swiss dan Italia tidak memiliki pengalaman menjadi tuan rumah jambore.

Pada Desember tahun itu, sekelompok pejabat lain dari pemerintah provinsi mengunjungi Australia, dan pada 2019, pejabat dari Kementerian Kesetaraan Gender dan pemerintah provinsi melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri Jambore Pramuka Sedunia ke-24 yang diadakan di Virginia Barat.

Beberapa dari perjalanan tersebut termasuk program kapal pesiar yang sama sekali tidak terkait dengan Jambore Pramuka Dunia.

Seorang pejabat di pemerintah provinsi Jeolla Utara yang terlibat dalam salah satu perjalanan tersebut mengatakan, bahwa mereka melakukan penelitian untuk mengembangkan industri pariwisata dan rekreasi Saemangeum, di samping cara-cara untuk mempersiapkan jambore dengan lebih baik.

Yonhap melaporkan, anggota parlemen telah menyerukan kepada pemerintah untuk mengaudit kantor-kantor dan badan-badan terkait untuk memverifikasi apakah dana publik telah digunakan dengan benar untuk pelaksanaan Jambore Pramuka Dunia 2023 tersebut..

Acara itu sebelumnya telah menghadapi kritik setelah banyak laporan mengenai kekurangan tempat tidur rumah sakit, genangan air karena hujan lebat, dan serangan nyamuk, ketika Korea Selatan telah dicengkeram oleh suhu tertinggi.

Anggota parlemen Shin Won-sik dari Partai Kekuatan Rakyat Korea Selatan yang berkuasa menulis di media sosial, bahwa ia berharap pihak berwenang dapat memverifikasi secara menyeluruh persiapan apa saja yang telah dilakukan selama lima tahun untuk penyelenggaraan Jambore kali ini.

Dia juga mendorong pelaksanaan audit bagaimana anggaran yang melebihi 100 miliar won tersebut digunakan.