Mengapa AS Tunda Sanksi China Pasca-insiden Balon Mata-mata?

Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kementerian Luar Negeri AS menahan sanksi terkait hak asasi manusia, kontrol ekspor, dan tindakan sensitif lainnya untuk mencoba membatasi kerusakan pada hubungan AS-China.

Empat sumber yang mengetahui langsung tentang kebijakan AS mengatakan hal itu pada Reuters, ditambah sejumlah email internal.

Penundaan yang bisa jadi adalah langkah rahasia yang telah direncanakan pemerintahan Biden terkait dengan China, telah membuat khawatir beberapa pejabat AS.

Ada perbedaan di pemerintah AS, antara mendorong tindakan lebih keras terhadap China dan yang lain menganjurkan pendekatan yang lebih terkendali.

Kementerian Luar Negeri AS sendiri mengisyaratkan ketidaksenangan AS atas balon tersebut dengan menunda kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang dijadwalkan ke Beijing.

Tapi, pesan internal Departemen Luar Negeri yang telah ditinjau menunjukkan pejabat senior AS menunda tindakan yang direncanakan terhadap China.

Rick Waters, wakil asisten menteri luar negeri untuk China dan Taiwan yang memimpin divisi kebijakan China House, mengatakan dalam email 6 Februari kepada staf yang belum pernah dilaporkan sebelumnya terkait hal itu.

Sumber juga mengatakan banyak tindakan belum dihidupkan kembali.

Keputusan untuk menunda aturan lisensi ekspor untuk pembuat peralatan telekomunikasi Huawei dan sanksi terhadap pejabat China atas pelanggaran terhadap Uyghur, telah merusak moral di China House.

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berusaha untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dalam hubungan dengan pemerintah Komunis China, yang menurut banyak analis telah mencapai titik terendah sejak dimulai pada 1979.

Mantan diplomat dan anggota Kongres dari kedua belah pihak berpendapat bahwa AS harus menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan Beijing untuk menghindari kesalahpahaman dan mengatasi krisis.

Tetapi sumber tersebut mengatakan bahwa kebijakan saat ini terlalu dekat dengan strategi keterlibatan sebelumnya.

Hal ini memungkinkan China untuk mendapatkan konsesi sebagai imbalan atas dialog tingkat tinggi yang seringkali hanya menghasilkan sedikit hasil yang nyata.

Berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim karena takut akan akibatnya, mereka mengatakan Blinken sebagian besar telah mendelegasikan tugas kebijakan China kepada Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman, diplomat peringkat kedua Amerika Serikat.

Menanggapi pertanyaan dari Reuters, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Biden, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan antarlembaga mengenai sejumlah rekor sanksi, kontrol ekspor, dan tindakan kompetitif lainnya terhadap China.

"Tanpa mengomentari tindakan tertentu, pekerjaan ini sensitif dan kompleks, dan jelas mengurutkan sangat penting untuk memaksimalkan dampak dan memastikan pesan kami jelas dan tepat," kata pejabat itu.

Bersaksi di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada 9 Februari, dia mengatakan kementerian itu memodernisasi pekerjaannya dan akan terus melawan praktik militer, diplomatik, dan ekonomi China yang dinilai agresif.