China Beri Sanksi Perpus Reagan, Respons Pertemuan Taiwan dan AS

Hal ini menambah ketegangan atas demokrasi kepulauan yang diperintah sendiri yang diklaim Beijing sebagai bagian wilayahnya.

Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy mengadakan pembicaraan Rabu (5/4/2023) dengan Presiden Tsai Ing-wen di perpustakaan Reagan di Simi Valley, California, bertentangan dengan peringatan China.

Dilansir dari Associated Press, McCarthy bergabung dengan sejumlah legislator asing yang telah bertemu dengan Tsai untuk menunjukkan dukungannya kepada Taiwan dalam menghadapi intimidasi China.

Hubungan AS-China telah tenggelam ke level terendah dalam beberapa dekade karena perselisihan mengenai status Taiwan, yang berpisah dengan China pada tahun 1949 setelah perang saudara.

Hal ini diperkeruh pula dengan keamanan, teknologi, dan perlakuan Beijing terhadap Hong Kong dan etnis minoritas Muslim.

Partai Komunis yang berkuasa di daratan mengatakan Taiwan berkewajiban untuk bersatu kembali dengan China, dengan paksa jika perlu, dan tidak memiliki hak untuk melakukan hubungan luar negeri.

Pemerintah Presiden Xi Jinping mengatakan kontak dengan pejabat asing akan mendorong warga Taiwan yang menginginkan kemerdekaan formal, sebuah langkah yang menurut Beijing akan mengarah pada perang.

Kementerian Luar Negeri China mengumumkan perpustakaan Reagan dan Institut Hudson, sebuah think tank Washington, diberi sanksi karena menyediakan platform dan kemudahan untuk kegiatan separatis Taiwan.

Dikatakan lembaga-lembaga China dilarang bekerja sama atau berhubungan dengan mereka.

Email yang meminta komentar dari perpustakaan tidak segera dijawab Kamis (6/4/2023) malam.

Tsai menerima penghargaan kepemimpinan dari Institut Hudson sebagai bagian dari perjalanannya ke AS dan memberikan pidato tentang tantangan Taiwan dalam keamanan regional.

Kementerian juga mengutip Sarah May Stern, ketua dewan direksi Institut Hudson, John P Walters direktur institut, John Heubusch mantan direktur eksekutif Reagan Foundation, dan Joanne M Drake, kepala administrator yayasan.

Kementerian mengatakan mereka dilarang mengunjungi China dan setiap properti atau aset keuangan milik mereka di China akan dibekukan.