China Kembali Klaim Usir Kapal AS di Laut China Selatan, Keluarkan Ancaman

BEIJING, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan China menyatakan pada Jumat (24/3/2023) bahwa, pihaknya sekali lagi harus memantau dan mengusir kapal perusak Angkatan Laut AS USS Milius yang memasuki perairan teritorialnya di Laut China Selatan dekat Kepulauan Paracel.

"Kami dengan tegas menuntut AS untuk segera menghentikan tindakan provokatif seperti itu, jika tidak maka akan menimbulkan konsekuensi serius dari insiden yang tidak terduga," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China.

Angkatan Laut AS mengatakan, USS Milius tengah menegaskan hak navigasi dan kebebasannya.

“Klaim maritim yang melanggar hukum di Laut China Selatan (oleh China) menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi untuk negara-negara pesisir Laut China Selatan,” bunyi pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan email, dikutip dari Reuters.

Angkatan Laut AS menyatakan, pasukan AS rutin beroperasi di Laut China Selatan.

Ini adalah hari kedua berturut-turut terjadinya perselisihan antara China dan AS di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.

China seperti diketahui telah mengeklaim penguasaan sebagian besar wilayah Laut China Selayan yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif berbagai negara termasuk Filipina.

Kejadian hari Kamis

Pada Kamis, AS membantah klaim China bahwa pasukan China mengusir sebuah kapal perusak berpeluru kendali AS yang telah memasuki perairan teritorial China.

Tian Junli, juru bicara Komando Wilayah Selatan China, mengatakan USS Milius yang menyusup ke perairan di sekitar Kepulauan Paracel merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Armada ke-7 Angkatan Laut AS menolak pernyataan China yang disebutnya dusta.

Mereka menyebut, kapal perusak itu sedang melakukan operasi rutin di Laut China Selatan dan tidak diusir.

“AS akan terus terbang, berlayar dan beroperasi di manapun hukum internasional memungkinkan,” kata Armada ke-7.