Chris Hipkins Dilantik Jadi PM Selandia Baru, Langsung Dibombardir Pertanyaan Tingginya Biaya Hidup

WELLINGTON, KOMPAS.com – Ketua Partai Buruh Chris Hipkins dilantik menjadi Perdana Menteri Selandia Baru dalam upacara formal pada Rabu (25/1/2023).

Hipkins sebelumnya terpilih menjadi Ketua Partai Buruh pada Minggu (22/1/2023) menggantikan Jacinda Arder yang mengumumkan mundur dari kursi Perdana Menteri Selandia Baru pekan lalu.

Dilansir dari Reuters, ratusan orang memenuhi halaman Gedung Parlemen. Ardern memeluk anggota parlemen secara bergantian untuk mengucapkan perpisahan.

Dia kemudian pergi ke Gedung Pemerintah, di mana dia mengajukan pengunduran diri resmi kepada perwakilan Raja Charles di Selandia Baru, Gubernur Jenderal Cindy Kiro.

Usai Ardern melakukan aktivitasnya, Hipkins kemudian dilantik dalam sebuah upacara yang berlangsung beberapa menit.

Dia dilantik bersama Wakil Perdana Menteri Selndia Baru Carmel Sepuloni.

Beberapa jam kemudian, Hipkins bertemu dengan wartawan usai menggelar rapat kabinet pertamanya sebagai Perdana Menteri Selandia Baru.

Hipkins lantas menjawab bahwa persoalan tingginya biaya hidup akan menjadi agenda utama untuk berbagai kebijakannya.

Dia tidak segera mengumumkan kebijakan terbaru dengan menyampaikan bahwa dia akan segera membuatnya namun tidak tergesa-gesa.

“Warga Selandia Baru benar-benar akan melihat dalam beberapa pekan dan bulan mendatang bahwa biaya hidup adalah inti dari program kerja kami,” ujar Hipkins.

“Ini adalah prioritas nomor satu yang kami hadapi sebagai pemerintah dan mereka akan melihat bukti nyata akan hal itu,” lanjutnya.

Hipkins menuturkan bahwa dia akan menghormati komitmen-komitmen yang telah dibuat partainya untuk masa jabatan parlemen saat ini.

Hipkins terkenal di Selandia Baru karena kompetensinya dalam menangani Covid-19, meskipun ia mengakui beberapa kesalahan dalam menangani pandemi.

Dia juga menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan kekuasaan Partai Buruh menjelang pemilihan umum yang sedianya digelar pada Oktober.

Jajak pendapat 1News-Kantar yang dirilis pada Desember 2022 menunjukkan, dukungan untuk Partai Buruh turun dari 40 persen di awal tahun 2022 menjadi 33 persen di akhir tahun 2022.

Ini berarti, partai tersebut tidak akan dapat membentuk mayoritas bahkan dengan koalisinya yakni Partai Hijau sebesar 9 persen.