Penjelasan Kenapa Biaya Haji 2023 di Arab Saudi Turun, tapi Indonesia Akan Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2023 dari Rp 39.8 juta (2022) menjadi Rp 69.1 juta, mengikuti biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), demi keseimbangan dan keadilan antara beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.

Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 ini menjadi Rp 69 juta per jemaah, atau berarti hampir dua kali lipat dari biaya tahun sebelumnya Rp 39,8 juta.

Usulan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamis pekan lalu (19/1/2023) di kompleks parlemen, Jakarta.

Rencana kenaikan yang begitu tinggi memicu kontroversi karena dinilai akan semakin memberatkan calon jemaah haji. Apalagi muncul berita bahwa pemerintah Arab Saudi sebenarnya menurunkan biaya haji tahun ini sebesar 30 persen.

Komisi VIII DPR belum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak usulan kenaikan ongkos haji itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif kepada VOA, Senin (23/1/2023), menjelaskan penurunan ongkos haji sebesar 30 persen oleh pemerintah Arab Saudi adalah untuk haji domestik yang dilakukan oleh penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di sana.

Dia menambahkan, layanan haji itu cuma empat hari, terdiri dari satu hari di Arafah, satu hari di Muzdalifah, dan tiga hari di Mina.

Dulu biayanya 1.500 riyal atau sekitar Rp 5 juta dan tidak pernah naik selama belasan tahun. Tapi tahun lalu, Saudi menaikkan biaya haji tersebut menjadi Rp 22 juta untuk semua negara, sedangkan untuk penduduk Saudi Rp 50 juta-an. Tahun ini ongkos haji domestik diturunkan 30 persen.

Menurut Hilman, ongkos haji untuk orang dari luar Arab Saudi sebenarnya juga diturunkan, tetapi terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika ikut memberi dampak dalam penetapan biaya haji di Indonesia. Saat ini pemerintah menggunakan asumsi Rp 15.200 per 1 dollar AS.

Dia menambahkan, nilai tukar riyal Saudi terhadap rupiah tahun lalu 3.800, dan tahun ini sudah lebih dari Rp 4.100. Otomatis, jika dihitung dengan mata uang rupiah maka ongkos haji meningkat.

Subsidi Haji

Menurutnya, tahun lalu subsidi bagi calon jemaah haji besar karena memang ada kenaikan layanan haji yang disampaikan secara tiba-tiba dari Rp 5 juta menjadi Rp 22 juta.

Jadi tidak ada waktu lagi bagi jemaah untuk menambah ongkos dan juga tidak dibatalkan. Akhirnya, pemerintah menambah subsidi dari dana nilai manfaat haji.

Hilman menekankan usulan kenaikan biaya haji yang harus ditanggung calon jemaah itu demi keberlangsungan dana nilai manfaat agar tidak habis untuk mensubsidi calon jemaah yang berangkat di tahun-tahun mendatang.

"Kita ini pikirkan bukan hanya jemaah yang besok ini akan berangkat, tapi juga jemaah yang akan berangkat dalam 5, 10, 15, 20 tahun (mendatang). Kan sama-sama berhak (disubsidi). Jangan sampai (subsidi) terlalu besar untuk yang sekarang, yang besok kelabakan," kata Hilman.

Agar calon jemaah haji yang berangkat belakangan di tahun-tahun mendatang juga bisa mendapat subsidi dari dana nilai manfaat maka prinsip keadilan mesti dijalankan, tambahnya.

Komunikasi Publik

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq mengatakan usulan kenaikan ongkos haji tahun ini menjadi Rp 69 juta terlalu mengejutkan. Kementerian Agama, ujarnya, seharusnya lebih dulu melakukan komunikasi, terutama kepada masyarakat, tentang rencana menaikkan biaya haji.

Komunikasi kepada publik itu, lanjutnya, sangat penting karena menyangkut ongkos haji yang harus ditanggung oleh calon jemaah.

Ia meminta jika ingin rencana kenaikan itu diterapkan maka tidak langsung dibebankan secara keseluruhan yaitu 70 persen pada jemaah. Jika ada kenaikan, ia menilai paling tinggi sedianya adalah Rp 55 juta.

Jika pemerintah menggunakan alasan prinsip keadilan dan istitha'ah, maka sedianya komposisi 70:30 baru diterapkan tahun depan. Itu pun dengan syarat para pendaftar baru harus menyerahkan setoran awal paling tidak Rp 35-40 juta, bukan Rp 25 juta seperti berlaku sekarang.

"Harus juga ada peningkatan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sehingga dana optimalisasinya bisa lebih tinggi. Itu jalan rasionalnya, jalan tengahnya."

"Kalau dengan pola sekarang, seorang jemaah haji yang berangkat tahun ini harus menyiapkan dana Rp 44 juta. kalau dia berdua dengan suaminya atau istrinya, maka harus ada Rp 90 jutaan dana, belum dana lain-lain. Itu yang menurut saya sangat memberatkan bagi jemaah," ujar Maman.

Komposisi subsidi pemerintah dan biaya jemaah

Maman menyebutkan, sebenarnya tidak ada kenaikan ongkos haji, karena yang naik adalah dana yang harus ditanggung oleh calon jemaah haji. Jika pada tahun 2022 komposisinya 45:55, maka tahun ini 70:30. Artinya 70 persen dibebankan pada jemaah.

Maman setuju adanya pengurangan subsidi terhadap calon jemaah haji agar tidak menggerus persediaan dana untuk calon jemaah yang akan berangkat pada tahun 2027-2030. Tetapi jika informasi kenaikan untuk tahun ini baru disampaikan sekarang, menurutnya juga tidak adil.

Kalau pemerintah mempertahankan komposisi 50:50 maka dikhawatirkan akan menghabiskan dana optimalisasi, dan akibatnya kelak calon jemaah haji harus menanggung biayanya seratus persen, tidak lagi memperoleh subsidi.

Menurut Maman, komisi DPR yang membawahi isu ini baru akan membuat keputusan soal menyetujui atau menolak usulan kenaikaan biaya haji 2023 pada pertengahan bulan depan. Ia berharap komposisi biaya yang harus ditanggung jemaah cukup 40 persen, dan sisanya disubsidi pemerintah.

Artikel ini pernah dimuat di VOA Indonesia dengan judul Mengapa Pemerintah Melipatgandakan Biaya Haji 2023?