Jenderal Sudan Tegaskan Tentara akan Mundur dari Pemerintahan

Mereka menarik diri dari pembicaraan politik yang sedang berlangsung dan memungkinkan kelompok politik dan revolusioner untuk membentuk pemerintahan transisi.

Dilansir Al Jazeera, pernyataan sang jenderal pada hari Senin (4/7/2022) terjadi setelah minggu yang mematikan bagi gerakan pro-demokrasi Sudan.

Protes skala besar terjadi, menuntut diakhirinya kekuasaan militer terus berlanjut di daerah Khartoum sejak pekan lalu.

Sembilan orang telah tewas dan sedikitnya 629 terluka oleh tindakan keras pasukan keamanan terhadap demonstrasi, menurut Komite Dokter Sudan, yang telah melacak korban protes.

“Angkatan bersenjata tidak akan menghalangi transisi demokrasi," kata al-Burhan dalam pidato yang disiarkan televisi.

Dia menegaskan komitmen militer untuk bekerja menuju “pemilu di mana rakyat Sudan memilih siapa yang akan memerintah mereka”.

"Dewan kedaulatan yang berkuasa, dipimpin oleh al-Burhan dan terdiri dari anggota militer dan sipil, akan dibubarkan setelah pembentukan pemerintahan baru," katanya.

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang baru akan dibentuk setelah pembentukan pemerintah.

Mereka akan bertanggung jawab atas tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta “tanggung jawab terkait” sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah, kata pemimpin militer itu.

Penarikan tentara dari pembicaraan politik bertujuan untuk memungkinkan kelompok-kelompok politik dan revolusioner membentuk pemerintahan teknokrat, katanya.

Al-Burhan meminta kelompok-kelompok tersebut untuk memulai “dialog segera dan serius … yang membawa semua orang kembali ke jalur transisi demokrasi”.

Militer akan berkomitmen mengimplementasikan hasil dialog, katanya, meskipun dia tidak menjelaskan seberapa besar peran politik angkatan bersenjata di masa depan.