China Tulis Ulang Sejarah Hong Kong, Buku Sekolah Tak Akui Kolonialisme Inggris atas Kotanya

HONG KONG, KOMPAS.com - Buku sekolah baru akan mengajarkan siswa bahwa Hong Kong tidak pernah menjadi koloni Inggris, dan menyorot kampanye China untuk mengubah pendidikan di kota itu, menurut laporan South China Morning Post (SCMP).

The Straits Times yang mengutip laporan itu pada Selasa (14/6/2022) mencatat ada empat set buku teks untuk kelas kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa pemerintah China tidak pernah mengakui perjanjian abad ke-19 yang memberi Inggris kendali atas Hong Kong.

Mereka juga berpegang teguh pada sikap pemerintah terhadap protes besar dan terkadang disertai kekerasan di kota tersebut pada 2019.

Materi pendidikan tersebut menyalahkan insiden itu pada "kekuatan eksternal".

Buku sekolah baru itu telah diberikan ke sekolah sehingga mereka dapat memilih mana yang ingin guru ajarkan mulai September, menurut SCMP.

“Penerbit buku teks bertanggung jawab untuk memilih materi yang sesuai untuk buku sekolah sesuai dengan pedoman resmi,” kata Biro Pendidikan dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg News.

Bagian sejarah yang “dikoreksi” Partai Komunis China yang berkuasa mengacu pada perjanjian yang ditandatangani oleh dinasti Qing dan pemerintah sebelumnya, yang membuat konsesi kepada pemerintah asing seperti penguasaan tanah sebagai "perjanjian yang tidak setara".

Penolakan Beijing untuk mengakui perjanjian tersebut menginformasikan keyakinannya bahwa masalah Hong Kong sepenuhnya bersifat domestik.

Pada 2019, duta besar China untuk Inggris saat itu, Liu Xiaoming, menuduh London melakukan "campur tangan besar" atas apa yang dia lihat sebagai dukungan untuk pengunjuk rasa.

Beberapa orang di China juga berpandangan bahwa mengakui Hong Kong pernah menjadi koloni akan membuka pintu kemerdekaannya, sebuah ide yang menjadi tuntutan dari beberapa demonstran.

Inggris merebut pulau Hong Kong selama Perang Candu Pertama (1839-1842), dan kemudian menandatangani perjanjian yang memberinya kendali atas Wilayah Baru yang berdampingan selama 99 tahun.

Kesepakatan itu berakhir dengan penyerahan pada 1 Juli 1997, hari yang diperingati setiap tahun di kota itu.

Acara tahun ini mungkin dihadiri oleh Presiden China Xi Jinping, yang pemerintahnya telah memperluas kendali atas Hong Kong melalui langkah-langkah termasuk perubahan sistem pemilihan.

Beijing menyalahkan sebagian sekolah-sekolah kota itu, karena mendorong perbedaan pendapat yang memicu protes 2019 terhadap peningkatan pengaruh dari Partai Komunis China.

Sejak kerusuhan itu, perubahan besar pada kurikulum.

Anak-anak diajarkan untuk menghafal pelanggaran yang dikriminalisasi oleh undang-undang keamanan yang diberlakukan Beijing, Hari Pendidikan Keamanan Nasional diluncurkan di sekolah-sekolah, dan para guru diminta untuk melaporkan anak-anak yang melanggar undang-undang itu.