Kerusuhan di Sri Lanka Berlanjut, Pihak Berwenang Terbitkan Perintah Tembak di Tempat

COLOMBO, KOMPAS.com - Pihak berwenang Sri Lanka mengeluarkan perintah tembak di tempat pada Selasa (10/5/2022) untuk memadamkan kerusuhan lebih lanjut, sehari setelah pulau itu diguncang oleh kekerasan dan kerusuhan mematikan.

Dengan ribuan pasukan keamanan memberlakukan jam malam, kementerian pertahanan Sri Lanka mengatakan pasukan "telah diperintahkan untuk menembak di tempat siapa pun yang menjarah properti publik atau menyebabkan korban jiwa".

Dilansir dari AFP, protes berlanjut pada Selasa (10/5/2022) meskipun jam malam diberlakukan. Polisi mengatakan bahwa total delapan orang tewas dengan lebih dari 225 orang terluka.

Massa menyerang dan membakar kendaraan yang membawa polisi paling senior di Kolombo.

Para petugas melepaskan tembakan peringatan dan mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkan Deputi Senior Inspektur Jenderal Deshabandu Tennakoon, yang dilarikan ke rumah sakit, tetapi kemudian dipulangkan setelah perawatan.

Dalam insiden lain yang memperlihatkan memburuknya keamanan dengan cepat, kelompok main hakim sendiri memblokir jalan utama ke bandara Kolombo.

Mereka memeriksa setiap loyalis Rajapaksa yang mencoba meninggalkan pulau itu, kata saksi mata.

Mahinda Rajapaksa telah mundur pada Senin (9/5/2022), namun kepergiannya gagal memadamkan kemarahan publik.

Saudara laki-lakinya, Gotabaya Rajapaksa, masih menjadi Presiden Sri Lanka, dan memegang kekuasaan dan komando yang luas atas pasukan keamanan.

Dia juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri serta hakim, dan menikmati kekebalan dari penuntutan.

"Kecuali Presiden Rajapaksa mundur, tidak seorang pun -- apakah massa di jalan-jalan atau pemangku kepentingan politik utama -- akan ditenangkan," kata analis Michael Kugelman dari Wilson Center kepada AFP.

Pengunjuk rasa Chamal Polwattage memperkirakan demonstrasi akan membengkak lagi dan bersumpah mereka tidak akan pergi "sampai presiden pergi".

"Orang-orang marah atas serangan yang dilancarkan terhadap kami kemarin... Kami memiliki banyak sukarelawan yang membawa makanan dan air untuk kami," kata pria berusia 25 tahun itu kepada AFP.

Kronologi kerusuhan di Sri Lanka

Kekuasaan klan Rajapaksa terguncang setelah negara Asia Selatan itu mengalami pemadaman panjang selama berbulan-bulan, dan kekurangan barang-barang penting akibat krisis ekonomi terburuk Sri Lanka sejak kemerdekaannya pada 1948.

Pandemi Covid-19 melumpuhkan sektor pariwisata yang vital dan memaksa pemerintah menghentikan sebagian besar impor, untuk menghemat mata uang asing yang diperlukan sebagai alat pembayaran utang, yang kini telah gagal bayar.

Protes sebelumnya berlangsung secara damai selama berminggu-minggu, atas krisis ekonomi yang mengerikan, dengan massa menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Tapi pada Senin (9/5/2022), pendukung pemerintah menyerang demonstran dengan tongkat di Kolombo.

Massa kemudian melakukan pembalasan di seluruh negeri hingga larut malam. Puluhan rumah politisi partai yang berkuasa dibakar, dan kediaman resmi perdana menteri di ibu kota coba diterobos.

Dalam kekerasan selanjutnya, polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa dan mengumumkan jam malam di seluruh negara Asia Selatan itu hingga Rabu (11/5/2022).

Massa yang marah membakar rumah setidaknya 41 politisi pro-Rajapaksa. Beberapa rumah Rajapaksa dibakar, sementara museum keluarga di desa leluhur mereka dihancurkan.

Mahinda harus diselamatkan dalam operasi militer sebelum fajar, setelah ribuan pengunjuk rasa yang marah menyerbu kediaman resminya dan melemparkan bom bensin.

Di luar Kolombo, anggota parlemen dari partai yang berkuasa Amarakeerthi Athukorala menembak dua orang dan menewaskan salah satunya, ketika dia dikepung oleh kerumunan pengunjuk rasa, kata polisi.

Anggota parlemen itu kemudian bunuh diri, kata petugas, tetapi partai yang berkuasa mengatakan dia telah dibunuh. Pengawal anggota parlemen juga tewas.

Politisi partai berkuasa lainnya, yang tidak disebutkan namanya, menembak mati dua pengunjuk rasa dan melukai lima lainnya di selatan, tambah polisi.

Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan Selasa (10/5/2022) dia "sangat terganggu" oleh kekerasan yang dilakukan baik oleh pendukung pemerintah dan "kekerasan massa" berikutnya terhadap anggota partai yang berkuasa.

Bachelet dalam sebuah pernyataan menyerukan penyelidikan dan mendesak pemerintah untuk "terlibat dalam dialog yang berarti dengan semua bagian masyarakat".