Korea Utara Tetap Tak Vaksin Warganya hingga 2 Tahun Pandemi Covid-19, Apa Sebabnya?

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara hingga bulan ini adalah satu dari hanya dua negara, bersama dengan Eritrea, yang belum memberikan vaksin Covid-19 kepada warganya.

Kondisi itu terjadi meskipun sudah ada upaya internasional yang berkelanjutan untuk memasok negara yang sangat tertutup itu dengan vaksin.

Pyongyang tahun lalu menolak hampir dua juta dosis vaksin AstraZeneca, dan hampir tiga juta dosis vaksin Sinovac yang ditawarkan oleh program Covax internasional.

Pemerintah Kim Jong Un malah meminta agar vaksin Sinovac dari China dialokasikan kembali ke negara-negara yang terkena dampak parah.

Hampir 250.000 dosis vaksin Novavax yang dialokasikan untuk Korea Utara oleh Covax juga dibatalkan awal tahun ini, tampaknya karena kurangnya tanggapan dari Pyongyang.

Para ahli mengatakan bahwa ketidakpuasan Pyongyang dengan jumlah dan jenis vaksin yang ditawarkan kemungkinan mendorong mereka untuk menolak pengiriman.

“Vaksin yang ditawarkan ke Korea Utara sejauh ini kebanyakan dari AstraZeneca dan Sinovac. Apa yang diinginkan Pyongyang adalah vaksin buatan AS, seperti dari Pfizer,” kata Lee Wootae direktur dan peneliti di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional kepada ABC News dilansir pada Senin (25/4/2022).

Pakar lain mengemukakan bahwa Korea Utara menolak tawaran vaksin karena tidak memenuhi jumlah yang diinginkan rezim yang terisolasi.

“Tidak mengherankan bagi Pyongyang jika berpikir memberikan dosis kecil hanya akan akan berdampak kecil,” kata Shin Young-jeon, profesor di Hanyang University College of Medicine.

Beberapa meyakini keengganan Pyongyang terutama dipengaruhi oleh penilaian politik.

Kepada ABC News, Profesor di The Institute for Far Studi Timur di Universitas Kyungnam Lim Eul Chul menilai pesan bahwa Korea Utara mengatasi krisis medis dengan bantuan vaksin buatan AS, akan sulit dibenarkan oleh rezim Kim Jong Un, mengingat sikap kritisnya terhadap AS.

Rezim yang sangat tertutup itu menurutnya juga mungkin mempermasalahkan kemungkinan pengawasan internasional.

Syarat untuk menerima vaksin mungkin bukan prospek yang nyaman bagi Pyongyang, mengingat keadaan negara yang tertutup total.

“Agar Pyongyang menerima tawaran vaksin, itu harus menjamin rencana distribusi vaksin yang transparan. Ini berarti membiarkan pemantau internasional masuk ke negara itu dan membiarkan mereka mengganggu bagaimana vaksin didistribusikan, dan kepada siapa,” tambah Lim.